WASHINGTON – Raksasa hiburan global Walt Disney Company harus membayar denda sebesar US$10 juta atau sekitar Rp144 miliar untuk menyelesaikan gugatan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (FTC) atas dugaan pelanggaran privasi anak-anak secara daring.
Gugatan tersebut menyoroti dugaan pengumpulan data pribadi anak-anak melalui video di platform YouTube, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari orang tua sebagaimana diatur dalam Children's Online Privacy Protection Rule (COPPA), aturan ketat yang mengatur perlindungan privasi anak di bawah 13 tahun di dunia maya.
Langgar Privasi Anak, Disney Dituduh Ambil Data untuk Iklan
Menurut laporan Reuters, gugatan menyebut bahwa Disney melakukan kesalahan pelabelan konten, yang memungkinkan sistem mengumpulkan data penonton dan kemudian menggunakannya untuk iklan yang menargetkan anak-anak.
Juru bicara Disney telah mengonfirmasi bahwa perusahaan setuju untuk menyelesaikan perkara ini tanpa mengakui kesalahan.
Namun, perusahaan diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem penetapan audiens, guna memastikan video yang dibuat untuk anak-anak ditandai secara akurat ke depannya.
"Perusahaan harus melakukan langkah proaktif untuk mengklarifikasi dan mematuhi peraturan perlindungan data, khususnya untuk anak-anak," demikian pernyataan FTC, Selasa (2/9/2025) waktu setempat.
FTC: Tak Ada Toleransi untuk Pelanggaran Privasi Anak
Di bawah aturan COPPA, setiap platform yang menargetkan anak-anak harus:
- Menyampaikan pemberitahuan jelas mengenai data yang dikumpulkan,
- Memperoleh persetujuan orang tua yang dapat diverifikasi,
- Memberikan opsi untuk menolak pengumpulan data,
JAKARTA Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto
Pemerintahan
JAKARTA Kebijakan insentif fiskal dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemeri
Pemerintahan
JAKARTA Harga beras di Indonesia mulai menunjukkan tren penurunan pada Oktober 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penur
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial (bansos) berkurang hampir 2
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis tudingan media asing yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi me
Pemerintahan
JAKARTA PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) berhasil menghidupkan kembali sumur minyak tua yang telah 14 tahun n
Pemerintahan
JAKARTA Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap lima anggota DPR nonaktif kembali digelar pada Senin (3/11/2025). adsens
Politik
JAKARTA Timnas Indonesia hingga kini belum juga memiliki pelatih baru setelah berpisah dengan Patrick Kluivert. adsensePosisi pelatih
Olahraga
JAKARTA Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, memastikan bahwa PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) tidak berpartisipasi da
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Ferry Juliantono memastikan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan mulai beroperas
Pemerintahan