Usai Diultimatum KPK, Bupati Kuansing dan Sekda Akhirnya Menyerahkan Diri
JAKARTA Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain, menyerahkan diri ke Kom
NASIONAL
JAKARTA –Ammar Zoni, aktor yang dikenal luas di Indonesia, telah divonis tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Vonis tersebut dibacakan pada Senin (25/8/2024), setelah Ammar Zoni dinyatakan secara sah bersalah dalam kasus ini.
Majelis hakim menyatakan bahwa Ammar Zoni, yang memiliki nama lengkap Muhammad Ammar Akbar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakan melawan hukum berupa pembelian dan penggunaan narkotika golongan satu. “Mengadili, satu menyatakan terdakwa Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni, telah terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah tindakan melawan hukum membeli dan memakai narkotika golongan satu,” ujar hakim dalam persidangan.
Vonis tersebut mencakup hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. Hakim juga menambahkan bahwa jika Ammar Zoni tidak mampu membayar denda tersebut, hukumannya akan ditambah dengan pidana penjara selama tiga bulan. “Apabila denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana tambahan selama 3 bulan,” jelas hakim.
Menanggapi putusan tersebut, Ammar Zoni menyatakan menerima dengan lapang dada. “Terima kasih yang mulia, saya terima,” ujar Ammar Zoni saat sidang.
Vonis yang dijatuhkan oleh hakim ini terbilang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, Ammar Zoni dituntut dengan pasal 114 ayat 1 UU Narkotika, dengan tuntutan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp2 miliar. JPU menilai bahwa Ammar Zoni terlibat dalam bisnis narkoba sebagai pemodal bersama rekannya Akri. Namun, hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan tuntutan tersebut setelah mempertimbangkan bahwa dakwaan terkait 95 gram narkoba yang dinyatakan tidak dihadirkan dalam persidangan.
Kasus ini menyoroti keseriusan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Vonis ini juga mencerminkan bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam penjatuhan hukuman, termasuk keberadaan bukti dan pengakuan terdakwa.
Dengan putusan ini, Ammar Zoni harus menjalani hukuman penjara selama tiga tahun, dan jika tidak membayar denda yang dikenakan, akan menghadapi tambahan hukuman penjara sesuai ketentuan hukum. Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat status Ammar Zoni sebagai seorang selebriti, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain, menyerahkan diri ke Kom
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengklaim stok beras nasional saat ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian tersebut dinilai s
EKONOMI
BENER MERIAH Sebanyak 48 personel Polres Bener Meriah menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam Upacara Korp Raport Kenaika
NASIONAL
BANDA ACEH Sebanyak 139 personel Polresta Banda Aceh menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam upacara Laporan Kenaikan Pan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan keterkaitan aset milik Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menyiapkan saksi ahli untuk menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakart
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak sekitar 250 mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk mulai membangun
EKONOMI
LUBUK PAKAM Warga Dusun I, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, mengaku belum menerima tanggapan dari P
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara ke80 sebagai Inspektur Upacara (Irup) yang a
NASIONAL
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memerintahkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rise
HUKUM DAN KRIMINAL