PERSAJA dan IKAHI Teken MoU, Dorong Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
JAKARTA Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat ke
HUKUM DAN KRIMINAL
BITVONLINE.COM-Terkait kaburnya mantan Bupati Batu Bara, Zahir, ke Jakarta, kita kembali dihadapkan pada potret buram penegakan hukum di Sumut. Polda Sumut berencana melakukan pemanggilan paksa, namun langkah ini menjadi sia-sia ketika Zahir dengan mudahnya melarikan diri ke ibu kota. Bagaimana mungkin seorang tersangka korupsi bisa kabur begitu saja, tanpa ada pencegahan berarti dari aparat penegak hukum?
Pelarian Zahir bukan hanya mencoreng wajah hukum di Sumut, tetapi juga menegaskan betapa lemahnya koordinasi dan pengawasan aparat kita. Politisi PDI Perjuangan tersebut dengan santainya terbang ke Jakarta menggunakan pesawat City Link QG-883 pada pukul 17.00 WIB dari Bandara Kualanamu menuju Bandara Soekarno-Hatta.
seolah-olah tak ada hukum yang bisa menjangkaunya. Bukti perjalanan yang diperoleh menunjukkan betapa mudahnya ia menginap di apartemen miliknya di Jakarta Selatan, yang dibeli atas nama ajudannya.
Bagaimana mungkin aparat kita gagal mencegah pelarian ini? Apakah Polda Sumut tidak memiliki informasi intelijen yang memadai? Atau ada ‘tangan-tangan tak terlihat’ yang bermain di balik layar?
Zahir bahkan berani mengajukan gugatan praperadilan untuk menggugurkan status tersangkanya. Sungguh ironi melihat
Tim bitv menumukan fakta tiket pesawat yang di boking tersangka kroupsi zahir serta rekan nya insial Ftersangka korupsi seolah-olah memiliki kebebasan untuk mengelak dari jerat hukum.
Skandal korupsi penerimaan PPPK di Kabupaten Batu Bara yang menyeret Zahir bersama lima tersangka lainnya—AH, MD, F, DT, dan RZ—adalah cermin bobroknya moral para pejabat kita. Namun, yang lebih menyakitkan adalah ketidakmampuan atau mungkin ketidakmauan aparat hukum untuk menangkap dan menyeret para koruptor ke pengadilan.
Ini bukan sekadar persoalan hukum, tapi juga soal keadilan bagi masyarakat yang dirugikan. Sudah saatnya penegak hukum di Sumut bangkit dan membuktikan bahwa hukum bukan hanya tajam ke bawah, tetapi juga tajam ke atas. Jangan biarkan Zahir dan para koruptor lainnya tertawa di atas penderitaan rakyat.
Tegakkan hukum dengan tegas dan adil, tanpa pandang bulu!
(KRISNA)
JAKARTA Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat ke
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo melantik dan mengambil sumpah jabatan 120 aparatur sipil negara (ASN) di lingkung
PEMERINTAHAN
MEDAN Ribuan kader Partai NasDem dari berbagai daerah di Sumatera Utara menggelar aksi damai di Kantor DPW NasDem Sumut, Jalan HM Yamin,
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota Medan mempercepat persiapan lahan dan infrastruktur untuk pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi List
PEMERINTAHAN
SIAK Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menetapkan satu tersangka dalam kasus kematian anggota Ditsamapta, Bripda Natanael Si
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan sejumlah wilayah di Kota Medan masih tergolong rawan kejahat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penistaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Putusan bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, telah be
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau kondisi sempadan sungai sekaligus menemui warga terdampak banjir b
PEMERINTAHAN
SERANG Pernyataan kontroversial terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Korea Selatan yang melibatkan oknum
HUKUM DAN KRIMINAL