SUMUT -Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan publik setelah dugaan praktik korupsi dalam penggunaan dana desa kembali mencuat. Banyaknya program kegiatan desa yang tidak masuk dalam usulan masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes) diduga menjadi ajang bagi para mafia anggaran untuk menggelapkan dana secara berjamaah, tanpa memedulikan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Para oknum yang diduga terlibat dalam praktik ini diduga merupakan orang-orang penting di instansi pemerintahan, sehingga setiap program yang disinyalir sebagai titipan tidak dapat ditolak oleh Kepala Desa se-Kabupaten Deli Serdang. Meskipun program-program tersebut tidak pernah tertuang dalam usulan masyarakat dan bukan merupakan kebutuhan desa.
Aktivis masyarakat, Muhammad Zulfahri Tanjung, menyoroti dampak buruk dari kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut menelan anggaran sebesar Rp 14 juta untuk setiap kepala desa, dan jika dikalikan dengan jumlah desa yang ada di kabupaten tersebut, mencapai lebih dari Rp 53 miliar. Tanjung menilai hal ini sebagai pemborosan yang merugikan negara dan rakyat.
Baca Juga:
“Kita minta pembatalan keberangkatan bimtek karena ini bentuk kekecewaan kita terhadap penggunaan dana desa. Masih banyak warga miskin yang membutuhkan bantuan dari dana desa,” ungkap Tanjung.
Sebelumnya, kegiatan studi banding dan bimbingan teknis (bimtek) dilakukan oleh seluruh kepala desa se-Kabupaten Deli Serdang di luar kota, tanpa memberikan manfaat yang nyata bagi warga setempat. Beberapa kepala desa yang enggan disebutkan namanya mengeluhkan hal tersebut kepada awak media. Bahkan, beberapa di antara mereka mengaku menyesal telah menjadi kepala desa setelah mengetahui permainan yang dimainkan oleh para mafia anggaran.
Baca Juga:
“Nyesal, mereka datang dengan alasan arahan dari pimpinan, mau tidak mau kita harus membayar meskipun tidak mengikuti kegiatan yang mereka laksanakan,” ujar salah satu kepala desa.
Skandal ini menggambarkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Adanya dugaan praktik korupsi yang melibatkan oknum-oknum penting dalam pemerintahan harus segera ditindaklanjuti untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
(N/014)
MEDAN Suasana berbeda terlihat di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan pada Kamis (26/6), saat puluhan anak yatim dari dua panti as
Nasional
BANDA ACEH Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST, resmi menutup Festival Dalail Khairat seBanda Aceh pada
Seni dan Budaya
BANDA ACEH Sebanyak 35 anggota Komunitas TRB Fishing Aceh mengikuti kegiatan fishing tour ke Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu (28/6/
Komunitas
MEDAN Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke2 untuk Tahun Buku 2024 pada Sabtu (28/6/2025), bert
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan preser
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa