SUMUT -Polda Sumatera Utara (Sumut) telah menetapkan status tersangka terhadap Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis, dalam kasus dugaan suap dan korupsi seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di wilayah tersebut.
Kabar ini diumumkan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, pada Senin (10/6/2024). Hadi Wahyudi mengonfirmasi bahwa Erwin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, meskipun belum memberikan rincian sejak kapan penetapan tersangka dilakukan.
Informasi bahwa Erwin telah dijadikan tersangka sejak 26 Maret 2024.
Baca Juga:
Erwin bukanlah satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, Subdit III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut telah menetapkan 6 orang tersangka lainnya terkait kasus dugaan suap seleksi PPPK di Kabupaten Mandailing Natal. Keenam tersangka tersebut termasuk pejabat daerah seperti Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, dan beberapa lainnya.
Penetapan tersangka Erwin Effendi Lubis merupakan lanjutan dari penangkapan sebelumnya dalam rangkaian operasi penegakan hukum terhadap dugaan praktik korupsi di wilayah tersebut. Dia diduga terlibat dalam meminta uang suap kepada sejumlah peserta seleksi PPPK untuk mempengaruhi hasil seleksi.
Baca Juga:
Erwin Effendi Lubis adalah salah satu figur penting di Kabupaten Mandailing Natal, dan penetapan status tersangka terhadapnya menunjukkan seriusnya penegakan hukum terhadap korupsi di tingkat daerah. Kasus ini menyoroti pentingnya upaya pemberantasan korupsi di semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, menegaskan bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan dengan tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Kasus ini juga menjadi sorotan media dan masyarakat, yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan penerimaan pegawai pemerintah. Penanganan kasus ini oleh pihak berwenang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mendorong perubahan positif dalam praktek tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal dan daerah lainnya.
(N/014)
MEDAN Suasana berbeda terlihat di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan pada Kamis (26/6), saat puluhan anak yatim dari dua panti as
Nasional
BANDA ACEH Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST, resmi menutup Festival Dalail Khairat seBanda Aceh pada
Seni dan Budaya
BANDA ACEH Sebanyak 35 anggota Komunitas TRB Fishing Aceh mengikuti kegiatan fishing tour ke Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu (28/6/
Komunitas
MEDAN Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke2 untuk Tahun Buku 2024 pada Sabtu (28/6/2025), bert
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan preser
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa