Medan, 29 Mei 2024 – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan mengeluarkan surat panggilan untuk memanggil Dhayalen, seorang wiraswasta, guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka Sidang Komisi Kode Etik Polri. Sidang ini akan membahas dugaan pelanggaran kode etik oleh Aipda Azriady, SH.
Surat panggilan nomor Spg/8/NIHUK.12.10/2024/Si Propam ini didasarkan pada sejumlah peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Baca Juga:
Aipda Azriady diduga melanggar etika kemasyarakatan dan etika kepribadian dengan bersikap sewenang-wenang serta berperilaku kasar dan tidak patut. Kasus ini dilaporkan oleh Dhayalen melalui Laporan Polisi Nomor LP-B/225/XI/2023/Si Propam pada tanggal 4 Desember 2023.
Sidang akan dilaksanakan pada hari Senin, 27 Mei 2024, pukul 14.00 WIB, di Ruang Aula Sat Reskrim Polrestabes Medan. Dhayalen diminta hadir dengan pakaian rapi dan sopan.
Baca Juga:
Surat panggilan ini menegaskan komitmen Polri dalam menegakkan kode etik dan memastikan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya ditindak secara adil.
Sebuah sidang terbuka yang digelar oleh Kasi Propam Polrestabes Medan pada hari Senin, 27 Mei 2024, memutuskan hukuman bagi beberapa anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran.Anehnya ketika awak media Bitv ingin meliput hasil sidang tersebut pihak polrestabes melarang untuk diliput
Sidang ini melibatkan kasus dengan salah satu pelaku berinisial Azriady yang dikenakan hukuman enam bulan. Namun, korban bernama Dhayalen mengaku tidak puas dengan hasil persidangan tersebut.
“Saya tidak puas dengan hasil persidangan ini karena tidak ada transparansi. Saya ingin melihat putusan sidang Azriady, tetapi tidak diperbolehkan,yang saya tahu azriadi di vonis 6 bulan yang menjadikan tanda tanya besar dikepala saya 6 bulan itu , berbentuk penjara atau di copot masa jabatan alias meja kosong??” ujar Dahyalen kepada media.
Dahyalen juga mengungkapkan kekecewaannya karena satu dari lima terlapor, berinisial Zikri, yang merupakan perwira dan bertugas sebagai Kanit Reskrim di Polsek Pantumbak, hingga kini belum menjalani sidang. “Sidangnya di Polda, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Ini karena dia seorang perwira?!” kata Dahyalen
Selain itu, Dahyalen menduga bahwa pimpinan kepolisian masih melindungi anggotanya yang bersalah. “Semua yang saya katakan tentang mereka benar adanya, tetapi pimpinan mereka saya duga masih melindungi anggota yang bersalah. Sidang di Polda atas nama Zikri sampai sekarang tidak ada berita,” ungkap Dahyalen.
Ia juga memperingatkan warga Jakarta yang berkunjung ke Medan agar berhati-hati. “Hati-hati buat warga Jakarta yang datang ke Medan. Apabila ada masalah, pasti diminta uang oleh oknum polisi di Sumut, dan mereka dilindungi Kapolres Medan dan Kapolda Sumut,” tutup Dahyalen.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan pelanggaran etik oleh anggota kepolisian yang belum terselesaikan secara transparan dan memuaskan bagi korban. Kejadian ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi institusi kepolisian untuk memperbaiki sistem penanganan pelanggaran etik di internal mereka.JL_021
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi