MEDAN -Penipuan yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang berinisial N terhadap seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) di Kota Medan, Sumatera Utara, menghebohkan. Kasus ini mencuat setelah kuasa hukum korban, Paul JJ Tambunan, mengungkapkan modus operandi yang dilakukan oleh oknum PNS tersebut ,
Menurut Paul, awalnya oknum PNS dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut menawarkan kesempatan bagi anak korban untuk menjadi pegawai honorer. Namun, penawaran tersebut ternyata berujung pada permintaan sejumlah uang yang cukup besar.
Paul menjelaskan bahwa korban diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 18 juta sebagai syarat untuk memasukkan anaknya menjadi pegawai honorer. Setelah negosiasi, korban sepakat untuk memberikan uang muka sebesar Rp 8 juta, dengan sisanya akan dilunasi setelah anaknya resmi diterima sebagai pegawai honorer.
Baca Juga:
Namun, setelah satu bulan berlalu, janji yang telah disampaikan oleh oknum PNS tersebut tidak terwujud. Korban mulai merasa curiga dan terus menagih janji oknum PNS untuk mengembalikan uangnya. Namun, oknum PNS tersebut terus berdalih dan memberikan berbagai alasan.
Saat akhirnya korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, proses yang berjalan ternyata juga tidak berjalan mulus. Korban harus menunggu cukup lama di kantor polisi sebelum akhirnya selesai diperiksa.
Baca Juga:
Melalui kuasa hukumnya, korban berharap agar pihak kepolisian dapat memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini dan segera mengamankan oknum PNS yang diduga melakukan penipuan tersebut. Dengan demikian, korban berharap agar dapat segera mendapatkan keadilan atas perbuatan terduga pelaku.
Kasus ini mencerminkan betapa pentingnya waspada terhadap penawaran yang terlalu manis, terutama ketika melibatkan transaksi finansial. Dalam situasi seperti ini, selalu bijaksana untuk melakukan verifikasi dan tidak ragu untuk mencari bantuan hukum jika diperlukan.
(N/014)
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi