Feri Amsari Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Usai Kritik Swasembada Pangan
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, bersama jajaran KPK melakukan pertemuan dengan Pimpinan Mahkamah Agung (MA) untuk membahas berbagai isu terkait pemberantasan korupsi, terutama soal integritas dan upaya memperbaiki lingkungan peradilan di Indonesia. Pertemuan ini berlangsung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/1/2025).
Setyo menyampaikan pentingnya sosialisasi mengenai hasil survei penilaian integritas di instansi-instansi pemerintahan, termasuk di lingkungan peradilan. “Kami sampaikan, bahwa ini berpengaruh terhadap isu-isu pemberantasan korupsi di manapun berada,” ujar Setyo kepada wartawan usai pertemuan.
Setyo juga mengungkapkan kekagumannya terhadap gaya hidup Ketua MA, Sunarto, yang dinilai sederhana dan jauh dari penggunaan protokoler yang berlebihan. Ia berharap gaya hidup tersebut dapat menjadi teladan yang diikuti oleh aparat pengadilan, dari tingkat Mahkamah Agung hingga pengadilan negeri, sehingga dapat mengurangi pelanggaran yang terjadi di lingkungan peradilan.
“Dengan cara-cara yang sudah dilakukan oleh Ketua MA, itu nanti yang lain tinggal mengikuti, menyesuaikan hal yang positif. Sehingga yang jelek-jeleknya itu makin lama makin berkurang,” tambah Setyo. Selain itu, Setyo juga menyampaikan bahwa Mahkamah Agung berperan penting dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Ia berharap pemberantasan korupsi dapat berjalan secara terkoordinasi dengan baik, agar ekosistemnya lebih mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK dan instansi lainnya. “Kemudian yang berhubungan dengan masalah Stranas PK. MA juga bagian dari Stranas PK dalam rangka strategi nasional pencegahan korupsi, ini juga kita bicarakan,” jelas Setyo.
(christie)
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menampilkan foto lawas Presiden ke7 RI Joko Widodo saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Univer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi oleh jajaranny
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tim kuasa hukum selebgram Inara Rusli membantah klaim pihak pelapor Wardatina Mawa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai bukti ut
ENTERTAINMENT