Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
TAPUT -Tapanuli Utara diguncang skandal besar ketika video mesum yang diduga melibatkan oknum pejabat teras di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tersebar luas. Aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tarutung menggema di depan Kantor Bupati Tapanuli Utara dan Polres setempat pada Rabu (3/5/2024) lalu.
Unjuk rasa yang dimulai dari menara lonceng Tarutung itu menjadi sorotan publik karena mengangkat tuntutan yang tegas, terutama dalam meminta pemecatan dan pemberhentian pejabat yang diduga terlibat dalam aksi asusila yang terdokumentasi dalam video.
Ketua GMKI Cabang Tapanuli Utara, Belaster Bolastua Purba, menyoroti kondisi memprihatinkan yang terjadi di Tapanuli Utara akibat ulah oknum pejabat tersebut. “Kami menuntut DPRD Taput untuk memanggil dan memeriksa Sekda Taput apakah benar melakukan perbuatan tak senonoh tersebut,” ujarnya dengan tegas.
Tidak hanya meminta pemecatan pejabat terlibat, GMKI juga mendesak Polres Tapanuli Utara untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait kasus tersebut. “Kami minta Polres untuk menangis dan menyelidiki apakah benar dalam video tersebut terdapat oknum pejabat yang bersangkutan,” tambah Belaster.
Selain itu, tuntutan juga dilayangkan kepada Pj Bupati Tapanuli Utara agar mengajukan permohonan pemecatan terhadap pejabat yang terlibat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kami tidak ingin orang seperti itu tinggal di Taput, terutama di kota yang dikenal sebagai kota wisata rohani,” tegas Belaster.
Sementara itu, pihak Polres Tapanuli Utara memberikan keterangan terkait unjuk rasa tersebut. Kasi Humas Polres Taput, Aiptu Walpon Baringbing, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima berkas tuntutan dari GMKI yang kemudian akan diselidiki dengan serius.
“Salah satu tuntutan yang kami terima adalah terkait adanya video mesum yang diduga melibatkan pejabat di Pemkab Taput. Kami sedang melakukan penyelidikan untuk menemukan fakta sebenarnya terkait hal ini,” jelas Aiptu Walpon.
Skandal ini memunculkan kecaman dan kegelisahan di masyarakat Tapanuli Utara, terutama karena melibatkan sosok pejabat yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan tugasnya. Publik menantikan tindak lanjut serius dari pihak berwenang dalam menangani kasus ini. Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh pihak terkait.
(N/014)
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN