JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi memberikan tanggapan tegas terkait kasus siswa kelas IV SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara, yang dihukum belajar di lantai karena menunggak Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selama tiga bulan.
Menteri PPPA menegaskan pihaknya telah memberikan pendampingan kepada siswa yang menjadi korban. Ia juga menyebutkan bahwa siswa tersebut kini telah menerima beasiswa sebagai bentuk dukungan atas kesulitan yang dialami. “Kementerian kami bekerja sama dengan Kemendikdasmen dalam memberikan pendampingan. Alhamdulillah, anak tersebut sudah mendapatkan beasiswa,” jelas Arifatul.
Arifatul menduga kejadian ini merupakan kesalahan dari pihak wali kelas yang memutuskan tindakan tersebut tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Ia menambahkan bahwa sanksi terhadap guru yang bersangkutan sedang dalam proses. “Itu kebijakan dari wali kelas, bukan dari pihak sekolah. Kami sedang memproses sanksi yang tepat untuk guru tersebut,” tegasnya.
Baca Juga:
Kasus ini bermula ketika seorang guru bernama Haryati menghukum murid berusia 10 tahun berinisial MA dengan cara memaksanya duduk di lantai pada Rabu, 8 Januari 2025. Haryati mengklaim bahwa hukuman tersebut dilakukan karena MA menunggak pembayaran SPP sebesar Rp180 ribu. Kejadian ini memicu kontroversi setelah Kamelia, ibu MA, mendatangi sekolah untuk memprotes perlakuan terhadap anaknya. Menurut Kamelia, Haryati bahkan melarang MA mengikuti kegiatan belajar.
“Haryati berkata, ‘Kan sudah saya bilang, peraturan yang belum bayar dan lunas tidak boleh ikut sekolah,'” ungkap Kamelia di rumahnya di Gang Jarak, Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat (10/12/2025). Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, menegaskan bahwa kebijakan menghukum siswa duduk di lantai bukanlah aturan sekolah. Haryati kini diskors dan dilarang mengajar untuk sementara waktu. “Kami sangat kecewa atas insiden ini. Tidak ada aturan tertulis yang memperbolehkan hukuman bagi siswa yang menunggak SPP,” ujar Ahmad, Sabtu (11/12/2025).
Baca Juga:
Kamelia mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran SPP disebabkan oleh dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar Rp450 ribu yang belum cair. Ia mengandalkan dana tersebut dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. “Kalau KIP cair, saya langsung bayarkan ke sekolah,” kata Kamelia.
(christie)
Melalui KUR BRI 2025, pelaku UMKM bisa mengajukan pinjaman mulai dari Rp100 juta hingga Rp500 juta dengan suku bunga rendah dan proses penga
Ekonomi
JAKARTA Aktor ternama Arya Saloka kembali menjadi sorotan publik setelah mengunggah kalimat bernuansa cinta di akun Threads pribadinya, a
Entertainment
DENPASAR Kepolisian Daerah (Polda) Bali memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Bali tetap aman dan k
Nasional
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan Laras Faizati (LFK
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Harga beras di sejumlah pasar tradisional Jakarta masih menunjukkan kenaikan meski dalam skala kecil. Kondisi ini diduga dipicu ol
Ekonomi
BATU BARA PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat melalui partisipasi
Nasional
Oleh Dahlan IskanIni memang istimewa. Hanya 10 tahun sekali parade besarbesaran militer Tiongkok. Di Beijing. Tanggal 3 September kemarin
Opini
YOGYAKARTA Kisah cinta dan perjuangan intelektual pasangan suami istri asal Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menyentuh hati banyak orang.
Sosok
DENPASAR Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Polda Bali dan jajarannya dalam memberantas praktik TPPO, khususnya di sektor perik
Pemerintahan
DENPASAR Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan pentingnya regulasi yang berpihak pada pengemudi lokal di tengah maraknya l
Pemerintahan