KPK Sita “Surat Sakti” Pengunduran Diri Kepala OPD Tulungagung, Diduga Jadi Alat Tekan Bupati
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
BOYOLALI – Sejumlah ibu-ibu di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah, mendatangi pihak kepolisian dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Boyolali untuk meminta pendampingan setelah menjadi korban pencurian dan dugaan tindakan asusila. Mereka mengaku menjadi korban perbuatan tak senonoh yang diduga dilakukan oleh KM, seorang remaja asal desa tersebut, yang dihajar warga pada 18 November 2024 lalu.
Salah satu penasihat hukum emak-emak Banyusri, Imam Kumara Dewa, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk membahas langkah selanjutnya dalam penanganan kasus tersebut, yang juga melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. “Kami sedang berdiskusi dengan instansi terkait untuk menangani kasus ini secara lebih mendalam,” ujarnya.
Emak-emak tersebut merasa trauma akibat peristiwa yang menimpa mereka dan anak-anak mereka. Mereka mengaku tidak hanya menjadi korban pencurian celana dalam, tetapi juga dugaan asusila yang dilakukan oleh KM. Pendampingan psikologis pun diharapkan dapat membantu mereka mengatasi dampak sosial dan emosional yang ditimbulkan.
Ria Magdalena, penasihat hukum lainnya, menambahkan bahwa pendampingan ini penting mengingat dampak psikologis yang dirasakan oleh para ibu. “Trauma sosial yang ditimbulkan sangat berdampak pada mental para ibu ini,” ungkapnya. Kepala DP2KBP3A Boyolali, Ratri S Survivalina, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memberikan pendampingan psikologi kepada emak-emak yang terlibat dalam kasus ini.
“Kami akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan perlindungan yang sesuai bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan,” jelasnya. Kasus ini berawal dari tuduhan pencurian celana dalam yang dilakukan oleh KM, seorang remaja yang kemudian dihukum oleh warga. Ironisnya, Ketua RT dan istrinya turut serta dalam pemukulan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, 18 November 2024, dan menggegerkan warga setempat.
(christie)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto hasil penataan izin u
NASIONAL
JAKARTA Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui adanya kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Kenaikan itu, menurut dia, salah satun
EKONOMI
JAKARTA Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan periode 20222025, Irvian Bobby Mahendro, mengajuka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan akan memblokir layanan Wikimedia Foundation apabila tidak segera menyel
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi Ghazali Rahman membantah kabar adanya operasi tangkap tangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melantik 76 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Kamis, 16
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan menghadiri sosialisasi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang digelar di Aula Raj
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 16 April 2026. Pertem
NASIONAL