RUU Perampasan Aset: Komisi III DPR Mulai Penyusunan Naskah Akademik
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
JAKARTA -Sebuah skandal mengguncang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah seorang jaksa KPK, dengan inisial TI, diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap seorang saksi dengan jumlah yang mencapai Rp 3 miliar. Kini, kasus ini semakin menghangat setelah diketahui bahwa TI telah dikembalikan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Pasti akan kami komunikasikan apalagi yang bersangkutan sudah ada surat pengembalian, sudah lebih dari 10 tahun. Sekarang sudah di Kejaksaan,” ungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Pengembalian ini dilakukan pada bulan Maret 2024, namun Alexander menegaskan bahwa hal tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan dugaan kasus pemerasan yang menjerat TI. Meskipun demikian, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus internal di tubuh KPK.
“Kalau dari catatan sih enggak ada kaitannya. Kan nggak menghalangi juga sekali pun yang bersangkutan sudah ditugaskan kembali di instansi asalnya, ketika KPK akan memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi, kan nggak jadi persoalan juga. Cuma hanya perlu koordinasi dengan Kejaksaan Agung,” jelas Alexander.
Meskipun demikian, skandal ini menimbulkan kekhawatiran akan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, terutama dalam menjaga independensi dan netralitas dalam menangani kasus-kasus korupsi. Hal ini menjadi sorotan karena KPK merupakan lembaga yang diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Dalam perkembangan terbaru, SK pengembalian TI ke Kejagung baru diterbitkan dalam sebulan terakhir, menambah kompleksitas dan ketidakpastian terkait penanganan kasus ini. Publik menantikan klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang mengenai kasus pemerasan yang melibatkan jaksa KPK ini, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti-korupsi tersebut.
(K/09)
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konv
PEMERINTAHAN
BATAM Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) asal Belawan, Medan, yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu, membacakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas untuk memprodu
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang partai
POLITIK
MANDAILING NATAL Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Warung Kopi Madina menggelar acara syukuran sekaligus buka puasa bersama masyarak
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN