JAKARTA -Sebuah kabar mengejutkan mengguncang lembaga penegak hukum terkemuka di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya dihormati karena peran pentingnya dalam memberantas korupsi, kini terjerat dalam skandal pungutan liar (pungli) di dalam penjara mereka sendiri. Skandal ini menjadi sorotan publik setelah KPK melakukan pemanggilan terhadap delapan orang terkait kasus pungli di Rutan KPK.
Dalam keterangan resmi kepada wartawan, Kamis (14/3/2024), Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengungkap bahwa salah satu yang menjadi sorotan adalah Kamtib Rutan KPK periode 2018-2022 yang diduga menjadi ‘otak’ di balik praktik pungli tersebut. Mereka didalami tidak hanya mengenai struktur internal rutan, tetapi juga besaran uang yang diperoleh dari hasil pungli.
Menurut Ali, selain struktur internal, mereka juga memeriksa terkait dugaan transaksi uang, yang diduga diperoleh melalui pemerasan terhadap tahanan di Rutan Cabang KPK. Lebih lanjut, pemanggilan tersebut juga bertujuan untuk mendalami pembagian uang yang terlibat dalam praktik pungli tersebut.
Baca Juga:
KPK juga telah memanggil sejumlah saksi, termasuk Hengki, yang diduga menjadi ‘otak’ dalam praktik pungli di Rutan KPK. Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah mengungkap bahwa Hengki sebelumnya merupakan pegawai KPK dan pernah dipekerjakan sebagai koordinator keamanan dan ketertiban di Rutan KPK. Menurut Dewas KPK, Hengki memainkan peran kunci dalam menjalankan praktik pungli, yang terstruktur dengan baik dan ditentukan besaran nominalnya.
Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, menjelaskan bahwa Hengki diduga menunjuk orang-orang di dalam rutan untuk menjalankan praktik pungli, yang kemudian diatur oleh seorang yang dituakan dengan julukan ‘korting’. Nilai nominal untuk pungli tersebut ditentukan oleh Hengki dan praktik pungli tersebut berlangsung secara terstruktur.
Baca Juga:
Skandal pungli ini telah menimbulkan kecaman publik dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas KPK sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dari KPK untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan bersih dari korupsi di dalam maupun di luar lembaga mereka. Semua pihak berharap KPK dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk membersihkan diri dan kembali memulihkan kepercayaan masyarakat atas integritas mereka sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
(K/09)
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kembali menorehkan prestasi dalam pemberantasan narkotika. Sepanjang Mei hingga Juni 20
Hukum dan Kriminal
MEDAN Seorang anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan, berinisial Aiptu RH, viral di media sosial setelah terekam kamera d
Hukum dan Kriminal
SAMOSIR Bupati Samosir Vandiko Gultom secara resmi menandatangani persetujuan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan
Pemerintahan
jakarta Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan dua menterinya, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pe
Kesehatan
BONDOWOSO Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf secara terbuka karena batal hadir dalam acara Peresmian Pengoperasian dan
Peristiwa
JAKARTA Kebakaran hebat melanda sebuah rumah tinggal di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kembang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,
Peristiwa
BATU BARA Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara tu
Pemerintahan
LABURA PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara (Divre I Sumut) menertibkan satu unit bangunan liar tanpa izin ya
Nasional
MEDAN Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan Tahun 1446 H/2025 M, Ahmad Qosbi, mengumumkan bahwa fase pemulangan je
Nasional
MEDAN Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti Asrama Haji Medan saat ratusan jemaah haji tiba dari Tanah Suci, Rabu (25/6/2025). Dal
Pemerintahan
