Klarifikasi Gen Halilintar soal Sengketa Tanah Ponpes di Pekanbaru

JAKARTA  – Kisruh yang melibatkan aset Halilintar kembali menjadi sorotan, kali ini dengan klarifikasi dari pihak pengacara Halilintar Anofial Asmid, Lucky Omega Hasan. Dalam keterangannya, Lucky Omega Hasan menjelaskan bahwa ayah dari selebriti Atta Halilintar telah bertahun-tahun memberikan izin untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tersebut.

“Dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Halilintar Anofial Asmid, ayah dari selebriti Atta Halilintar, kami ingin menjelaskan kedudukan hukum sebenarnya terkait perseteruan aset yang berlokasi di Pekanbaru,” ungkap Lucky Omega Hasan di Jakarta.

Menurutnya, ada pihak-pihak yang menggugat untuk mencoba merebut hak atas tanah yang dulunya dimiliki oleh kakek dari Ameena dan Azura, anak-anak Halilintar Anofial Asmid. “Bertahun-tahun pak Halilintar digugat oleh oknum yayasan tersebut. Beliau tidak melawan dan tidak juga membalas, hanya mempertahankan hak atas tanah miliknya,” jelas Lucky Omega Hasan.

Namun, berkat upaya hukum yang dilakukan, Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa aset tanah tersebut tetap merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Halilintar Anofial Asmid. “Sekarang mereka menanggung akibatnya dan harus meninggalkan lokasi tanah itu serta menyerahkan aset dan sertifikatnya karena perbuatan mereka sendiri,” tambahnya.

Lucky Omega Hasan juga menyoroti itikad baik yang telah ditunjukkan oleh ayah Atta Halilintar tersebut melalui upaya mediasi. Namun, tindakan tersebut hanya dijawab dengan permintaan waktu untuk pindah dan menyerahkan kembali penguasaan fisik tanah.

“Dengan pertimbangan tersebut, kami sebagai kuasa hukum mengambil langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung RI dengan mengajukan gugatan untuk mengambil hak atas dua sertifikat tanah milik Halilintar Anofial Asmid,” pungkas Lucky Omega Hasan.

Kisruh ini menggambarkan kompleksitas dalam penegakan hukum dan perlindungan aset, terutama yang melibatkan keluarga selebriti terkenal. Masyarakat menanti dengan harapan agar proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil demi menegakkan keadilan.

(k/09)