JAKARTA – Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), kembali menjadi sorotan publik setelah didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 44,5 miliar oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa KPK Masmudi membacakan dakwaan tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (28/2/2024), mengungkapkan aliran dana gratifikasi ini meliputi sejumlah penggunaan yang mencolok, termasuk pengaliran uang ke Partai NasDem.
Menurut Jaksa Masmudi, sebagian besar dana gratifikasi ini mengalir ke beberapa tujuan yang sangat bervariasi. Sejumlah besar uang ini, sebanyak Rp 40.123.500 juta, diduga dialirkan ke Partai NasDem melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Selain itu, istri SYL juga diduga menerima dana gratifikasi sebesar Rp 938 juta.
“Dana gratifikasi yang diterima SYL diduga berasal dari bawahannya di lingkungan Kementerian Pertanian. Sekretaris Jenderal dan pejabat eselon I Kementan diminta untuk mengumpulkan uang yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadi SYL,” ungkap Jaksa Masmudi.
Dalam pembacaan dakwaan tersebut, rincian penggunaan dana gratifikasi tersebut juga diuraikan. Penggunaannya meliputi keperluan keluarga, keperluan pribadi, kado undangan, operasional menteri, bantuan bencana alam, hingga perjalanan luar negeri.
Atas dugaan penerimaan gratifikasi ini, SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau huruf f atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan jabatan dan penerimaan hadiah atau janji dari pihak lain yang berkaitan dengan jabatan.
Perkara ini menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat, memunculkan pertanyaan akan integritas dan etika dalam pelayanan publik. Diharapkan proses hukum yang berjalan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
(k/09)
BANDA ACEH Dalam rangka persiapan Operasi Ketupat Seulawah 2026 yang digelar Polresta Banda Aceh untuk mengamankan arus mudik Idulfitri
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga akh
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian na
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kuasa hukum selebritas Inara Rusli, Daru Quthny, mengungkapkan bahwa proses olah tempat kejadian perkara (TKP) yang berkaitan de
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas revisi UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 tidak aka
EKONOMI
TAPSEL Masyarakat Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, menyambut gembira dan penuh harapan kedatangan bantuan
PEMERINTAHAN
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, berhasil menggagalkan keberangkatan dua Warga Negara Asing (WNA) yang diduga terlibat dalam vid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah tengah mempertimbangkan pemotongan gaji bagi pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, sebagai langkah untuk
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan keprihatinannya terkait besaran uang saku untuk pemudik gratis yang be
POLITIK
