SALAM Desak PLN Sumut Copot Kepala ULP Sibuhuan, Soroti Dugaan Pembiaran Wifi Ilegal di Padang Lawas
MEDAN Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distrib
PERISTIWA
JAKARTA — Pemerintah tengah mempertimbangkan pemotongan gaji bagi pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, sebagai langkah untuk menanggapi dampak krisis global yang dipicu oleh ketegangan di Timur Tengah.
Wacana ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebutkan bahwa pemotongan gaji pejabat negara, khususnya menteri, tidak menjadi masalah. Menurutnya, gaji menteri sudah terlalu besar.
Baca Juga:
Purbaya menambahkan bahwa meskipun krisis global saat ini berdampak pada ketidakpastian ekonomi, kondisi ekonomi Indonesia secara umum masih stabil dan tetap berkembang dengan baik.
"Ekonomi masih baik, semuanya kenceng lari, ekspansi segala macam," katanya, menegaskan bahwa Kemenkeu belum melakukan pemangkasan anggaran.
Namun demikian, Purbaya juga mengungkapkan bahwa meski anggaran belum dipotong, pihaknya masih terus memonitor perkembangan harga minyak dunia yang berpotensi mempengaruhi keuangan negara.
"Belum, pemangkasan belum ada, belum ada keputusan pemangkas anggaran. Kita sedang melakukan exercise terus melihat perkembangan harga minyak dunia seperti apa," tambahnya.
Wacana untuk memotong gaji pejabat negara ini muncul di tengah eskalasi krisis akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebutkan bahwa beberapa negara mulai mengambil langkah penghematan untuk menjaga ketahanan ekonomi, termasuk memotong gaji pejabat, mengurangi konsumsi BBM, dan membatasi belanja negara yang tidak mendesak.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan, lemah," ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mengkaji lebih dalam opsi pemotongan gaji pejabat negara.
"(Opsi itu) Sedang kita detailkan kajiannya," ujar Prasetyo di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
MEDAN Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distrib
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong transisi energi dan aksi iklim saat menjadi pembi
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah atau Gus Abduh, menyatakan dukungannya terhadap wacana pembentukan regulasi yang
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan dalam pelaksanaan Lat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah membuka peluang bagi lebih banyak tenaga ahli untuk terlibat dalam pengembangan mobil dan motor nasional. Langkah ini
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pemerintah daerah maupun kemen
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Penganugerahan gelar adat Baginda Pemuka Bangsa kepada Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kedatun Keagungan Lampung
NASIONAL
MEDAN Kebakaran yang melanda pabrik sepatu dan sandal karet PT Yumeida di Jalan Perintis, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten D
PERISTIWA
BANDAR LAMPUNG Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari masyarakat adat Lampung Pepadun saat
POLITIK
BANDUNG Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Bandung, Jawa Barat, menyeret nama Taufik Hidayat ya
HUKUM DAN KRIMINAL