Modus Licik Dibalut Batang Pisang, 10 Kg Ganja di Padangsidimpuan Digagalkan Polisi
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah mulai merinci kajian terkait wacana pemotongan gaji bagi jajaran Kabinet dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menekan defisit anggaran di tengah krisis global.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa opsi pemotongan gaji tersebut kini sedang dipelajari secara mendalam untuk memastikan ketahanan ekonomi Indonesia.
"(Opsi itu) Sedang kita detailkan kajiannya," ujar Prasetyo Hadi pasca memimpin rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).Baca Juga:
Menurutnya, meskipun Indonesia belum memasuki masa krisis, penghematan harus tetap dilakukan untuk menghadapi potensi dampak ekonomi dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan lonjakan harga energi.
Prasetyo menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, yang salah satunya dipengaruhi oleh ketegangan global.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama adalah pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Meskipun pasokan BBM di Indonesia masih dalam kondisi aman pasca penutupan Selat Hormuz oleh Iran, pemerintah tetap berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke penggunaan transportasi publik.
"Kami sangat menghargai langkah-langkah efisiensi yang bisa diambil, termasuk pemotongan konsumsi BBM melalui migrasi ke transportasi publik dan pengurangan penggunaan kendaraan dinas," ujar Prasetyo, menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan ini.
Wacana pemotongan gaji jajaran pemerintah ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet paripurna, Jumat (13/3/2026), mengusulkan penghematan besar-besaran untuk menghadapi eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi memperburuk perekonomian Indonesia.
Menurut Prabowo, meskipun situasi saat ini belum mencapai tingkat terburuk, penghematan perlu dilakukan untuk mencegah defisit APBN yang lebih besar akibat kenaikan harga minyak dunia.
Presiden menekankan bahwa langkah-langkah penghematan, seperti penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembatasan kegiatan dinas, dan penghematan energi, perlu segera dibicarakan oleh Menteri Koordinator terkait.
"Seperti halnya kita berhasil mengatasi pandemi Covid-19, kita juga harus mampu mengatasi krisis ekonomi ini," ujar Prabowo dalam kesempatan tersebut.
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Mata kiri sopir truk bernama Suprayogi (60) mengalami kebutaan setelah terkena lemparan batu saat terlibat cekcok dengan s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Su
KESEHATAN
MEDAN Seorang pria berinisial Tenang Simanungkalit (32) yang mengaku sebagai wartawan diduga menganiaya pemilik tempat usaha di kawasan Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH SINGKIL Sebanyak 21 penumpang Kapal Motor (KM) Anugerah Jaya berhasil dievakuasi setelah kapal mengalami gangguan mesin di perairan A
PERISTIWA
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Sol
POLITIK
PANGKALPINANG Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti mengamankan 39 kampil pasir timah kering dengan estimasi berat sekitar 1.560 kilogram ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRBPRS
EKONOMI