Kesal Pelanggan Tak Bayar Miras, Pemilik Kafe di Dairi Aniaya Pria hingga Tewas
DAIRI Kepolisian Resor Dairi menetapkan seorang pemilik kafe berinisial CT (51) sebagai tersangka setelah diduga menganiaya seorang pria
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh:Margarito Kamis
PRESIDEN Prabowo Subianto mengaku heran dengan aturan yang menyatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) boleh diaudit negara, sedangkan anak-cucu perusahaan tidak boleh diaudit.
Presiden lantas mempertanyakan aturan tersebut. Keheranan itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan dalam HUT ke-1 Danantara di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu 11 Maret 2026.Baca Juga:
Pernyataan Presiden ini menarik. Selain karena sumber dan waktunya, pertanyaan ini juga menandai untuk kesekian kalinya bahwa pengaturan terhadap BUMN, khususnya anak dan cucu BUMN, belum cukup membanggakan.
Setahun waktu yang dihabiskan Pemerintah untuk membenahi BUMN. Harus diakui, terasa terlalu cepat untuk segera melihat hasil yang hebat seperti yang diharapkan Presiden.
Presiden selalu mengingatkan Danantara untuk terus menjaga governance-nya, karena lembaga sejenis di beberapa negara hebat, dalam identifikasi Presiden, ternyata juga mengalami kerugian.
Jelas Presiden ingin menekankan kalimat; "jangan bermain-main dengan akuntabilitas dan transparansi".
Di titik itu, pertanyaan Presiden soal anak cucu BUMN beralasan dinilai sebagai seruan berkarakter instruktif kepada Danantara, bahkan Menteri BUMN, untuk segera mengenali secara tepat masalahnya.
UU Memungkinkan Sejak Prabowo mengawali masa jabatannya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, BUMN yang sangat sering diidentiikasi kalangan ekonom hebat sebagai entitas menyebalkan di sepanjang sejarahnya, langsung dijadikan satu titik bidik dalam lensa kebijakan kepresidenan.
Masalah struktural, bukan budaya, segera teridentifikasi sebagai pangkal masalah yang melilit keras BUMN. Menariknya, Presiden Prabowo tidak mengambil dan menggunakan kewenangan daruratnya untuk menangani dasar hukum BUMN.
Presiden mengajak DPR, pemegang kewenangan pembentukan UU, mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
Koordinasi dan semangat gotong royong yang hebat antara Presiden dengan DPR, tentu karena kedua lembaga kekuasaan ini meyadari level urgensi urusan ini.
DAIRI Kepolisian Resor Dairi menetapkan seorang pemilik kafe berinisial CT (51) sebagai tersangka setelah diduga menganiaya seorang pria
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyerahkan bantuan kepada Kelompok Pelaksana (Poklak
PEMERINTAHAN
ACEH Pemerintah terus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana di Aceh. Melalui Satuan Tugas Percepatan R
EKONOMI
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih mendalami kasus kematian seorang perempuan berinisial WLG yang sebelumnya dik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memproses pemberhentian 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau kepala dapur Progr
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyelidikan terhadap dugaan penyebaran konten provokatif dan berita bohong (hoaks) di medi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mulai menyelaraskan langkah pemulihan s
NASIONAL
MEDAN Keluarga mendiang Winda Lorenza Gowasa (WLG) resmi melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai kinerja pemerintahannya selama hampir dua tahun berjalan menunjukkan hasil
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan penilaian positif terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus
NASIONAL