Menyelamatkan Fiskal Daerah
Oleh Yakub F. IsmailKIAMAT fiskal sedang membayangi sejumlah daerah yang kini tengah menderita teakanan keuangan.Alarm tersebut sekaligus m
OPINI
MEDAN – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026, masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, mengeluhkan sulitnya mendapatkan uang pecahan baru melalui jalur resmi, seperti bank milik pemerintah.
Kondisi ini memunculkan praktik perdagangan uang pecahan baru di luar jalur resmi yang dianggap merugikan masyarakat.
Fenomena ini terlihat di sejumlah titik di Kota Medan, termasuk kawasan Lapangan Merdeka, di mana pedagang menjajakan uang pecahan baru secara bebas dengan mengambil keuntungan dari selisih nilai tukar.Baca Juga:
Penjualan serupa juga marak di media sosial, dengan berbagai paket uang pecahan baru yang dijual dengan potongan harga tertentu.
"Di bank sulit sekali dapat uang baru, tapi di luar malah banyak dijual. Ini yang membuat kita bingung dan kecewa," ujar Jessica, warga Medan, saat ditemui di Kantor Cabang Pembantu Bank Sumut Krakatau, Selasa (17/3).
Fenomena tersebut memantik sorotan dari Sekretaris Pengurus Daerah II GM KB FKPPI Sumatera Utara, Thamrin Samosir.
Ia menilai ketidakseimbangan distribusi antara jalur resmi dan peredaran di luar bank menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan Bank Indonesia di Sumatera Utara.
"Bagaimana sebenarnya pendistribusian uang pecahan baru ini? Kok masyarakat yang mau menukar uang pecahan baru di Bank Indonesia dibatasi, tapi uang pecahan baru justru lebih mudah diperoleh di luar bank dibandingkan melalui jalur resmi?" ungkap Thamrin.
Ia menilai adanya celah dalam sistem distribusi yang potensial dimanfaatkan oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi.
Thamrin meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aparat penegak hukum menelusuri praktik tersebut, mulai dari pedagang di lapangan hingga kemungkinan pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi.
Lebih jauh, Thamrin mendesak evaluasi terhadap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara sebagai bentuk tanggung jawab atas lemahnya pengawasan dan distribusi uang pecahan baru.
"APH harus mengusut tuntas, termasuk jika ada oknum yang bermain di balik peredaran uang pecahan baru ini. Distribusi harus adil dan transparan agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengaksesnya tanpa kerugian," tegas Thamrin.
Oleh Yakub F. IsmailKIAMAT fiskal sedang membayangi sejumlah daerah yang kini tengah menderita teakanan keuangan.Alarm tersebut sekaligus m
OPINI
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait perkara dugaan ko
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, membantah tuduhan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah yang dipimpinnya akan tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan berbaga
NASIONAL
JAKARTA Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) membantah pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesej
NASIONAL
DAIRI Kepolisian Resor Dairi menetapkan seorang pemilik kafe berinisial CT (51) sebagai tersangka setelah diduga menganiaya seorang pria
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyerahkan bantuan kepada Kelompok Pelaksana (Poklak
PEMERINTAHAN
ACEH Pemerintah terus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana di Aceh. Melalui Satuan Tugas Percepatan R
EKONOMI
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih mendalami kasus kematian seorang perempuan berinisial WLG yang sebelumnya dik
HUKUM DAN KRIMINAL