MEDAN – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026, masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, mengeluhkan sulitnya mendapatkan uang pecahan baru melalui jalur resmi, seperti bank milik pemerintah.
Kondisi ini memunculkan praktik perdagangan uang pecahan baru di luar jalur resmi yang dianggap merugikan masyarakat.
Fenomena ini terlihat di sejumlah titik di Kota Medan, termasuk kawasan Lapangan Merdeka, di mana pedagang menjajakan uang pecahan baru secara bebas dengan mengambil keuntungan dari selisih nilai tukar.Baca Juga:
Penjualan serupa juga marak di media sosial, dengan berbagai paket uang pecahan baru yang dijual dengan potongan harga tertentu.
"Di bank sulit sekali dapat uang baru, tapi di luar malah banyak dijual. Ini yang membuat kita bingung dan kecewa," ujar Jessica, warga Medan, saat ditemui di Kantor Cabang Pembantu Bank Sumut Krakatau, Selasa (17/3).
Fenomena tersebut memantik sorotan dari Sekretaris Pengurus Daerah II GM KB FKPPI Sumatera Utara, Thamrin Samosir.
Ia menilai ketidakseimbangan distribusi antara jalur resmi dan peredaran di luar bank menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan Bank Indonesia di Sumatera Utara.
"Bagaimana sebenarnya pendistribusian uang pecahan baru ini? Kok masyarakat yang mau menukar uang pecahan baru di Bank Indonesia dibatasi, tapi uang pecahan baru justru lebih mudah diperoleh di luar bank dibandingkan melalui jalur resmi?" ungkap Thamrin.
Ia menilai adanya celah dalam sistem distribusi yang potensial dimanfaatkan oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi.
Thamrin meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aparat penegak hukum menelusuri praktik tersebut, mulai dari pedagang di lapangan hingga kemungkinan pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi.
Lebih jauh, Thamrin mendesak evaluasi terhadap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara sebagai bentuk tanggung jawab atas lemahnya pengawasan dan distribusi uang pecahan baru.
"APH harus mengusut tuntas, termasuk jika ada oknum yang bermain di balik peredaran uang pecahan baru ini. Distribusi harus adil dan transparan agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengaksesnya tanpa kerugian," tegas Thamrin.
Langkah konkret dari pemerintah dan otoritas terkait dinilai penting agar distribusi uang pecahan baru berjalan merata dan masyarakat tidak lagi terdampak praktik perdagangan yang merugikan.*
(dh)
JAKARTA Mabes TNI merespons perkembangan situasi terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, mengungkapkan adanya syarat yang diajukan oleh kliennya terkai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Indonesia menanggapi beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa Indonesia menghentikan sementara
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dalam rangka m
PENDIDIKAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai langka
EKONOMI
BANDA ACEH Relawan Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), David Pajung, memberikan apresiasi kepada Rismon Sianipar yang telah meminta maaf
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menyampaikan apresiasi mendalam kepada
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Aceh, Kombes Pol. Wahyu Prihatmaka, S.H., M.H., resmi menerima ken
NASIONAL
JAKARTA Tren desain ponsel tipis semakin mendominasi industri smartphone, dan kini banyak produsen yang mengikuti jejak Apple dalam mera
SAINS DAN TEKNOLOGI
SERGAI Polisi berhasil menangkap dua pelaku pembunuhan Irawati, seorang wanita berusia 59 tahun yang ditemukan meninggal dunia tertimbun
HUKUM DAN KRIMINAL
