KPK Ungkap Cara Paling Efektif Lawan Korupsi: Dimulai dari Pendidikan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi j
PENDIDIKAN
LAMPUNG – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Lampung.
Program ini menjangkau 2.651 desa dan kelurahan di 13 kabupaten serta dua kota, sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan hingga tingkat akar rumput.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menekankan bahwa Posbankum bukan sekadar kantor bantuan hukum, melainkan ekosistem penyelesaian sengketa berbasis perdamaian atau restorative justice. Kepala desa dan lurah berperan sebagai "hakim perdamaian" di wilayah masing-masing.Baca Juga:
"Di sinilah peran vital kepala desa dan lurah sebagai hakim perdamaian atau juru damai di wilayahnya masing-masing," ujar Supratman di Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026).
Menurut Menkum, pembentukan Posbankum sejalan dengan filosofi lokal Lampung, seperti Piil Pesenggiri yang menekankan kehormatan dan martabat, serta Sakai Sambayan yang mengedepankan semangat gotong royong.
Dengan semangat Muari atau persaudaraan, konflik lokal diharapkan dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus selalu berujung di pengadilan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan, Posbankum Desa dan Kelurahan menjadi ruang pelayanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat.
"Kami ingin seluruh masyarakat memiliki akses terhadap keadilan tanpa membeda-bedakan kelas sosial," kata Rahmat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Lampung, Taufiqurrakhman, menambahkan bahwa keberhasilan program ini berkat sinergi erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan unsur masyarakat.
"Posbankum di desa dan kelurahan menjadi fondasi layanan hukum yang inklusif sekaligus menjaga harmoni sosial," ujarnya.
Dengan hadirnya Posbankum, masyarakat di Lampung kini memiliki sarana konsultasi hukum yang transparan, terbuka, dan berbasis nilai kekeluargaan, sekaligus memperkuat budaya penyelesaian sengketa secara damai di tingkat lokal.*
(dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi j
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden ke5 RI Megawati Soekarnoputri mengaku pernah terpikir untuk mencari pendengung atau buzzer yang sempat menjelekkan dir
POLITIK
JAKARTA Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang menempuh jalur hukum terkait pernyat
POLITIK
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara menyatakan akan menindaklanjuti arahan Gubernur Sumatera Utara terkait rencana kenaikan honor guru
PENDIDIKAN
ACEH SINGKIL Sekolahsekolah Muhammadiyah di Aceh didorong untuk bangkit pascabencana hidrometeorologi dan memperkuat peran pendidikan d
PENDIDIKAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 melalui Peraturan Presiden No
NASIONAL
JAKARTA SPBU Vivo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Diesel Primus Plus menjadi Rp30.890 per liter mulai 1 Mei 2026.Kenaikan
EKONOMI
BANDUNG Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menetapkan enam pelajar sebagai tersangka dalam kasus perusakan fasilitas umum saat k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menilai kondisi politik dan tata kelola negara saat ini seperti gerakan
NASIONAL
MEDAN Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap menyatakan bahwa fondasi ekonomi Sumatera Utara saat ini berad
EKONOMI