Wacana Pemotongan Gaji Menteri hingga DPR, Menkeu Purbaya: Gapapa, Sudah Kegedean Juga

JAKARTA — Pemerintah tengah mempertimbangkan pemotongan gaji bagi pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, sebagai langkah untuk menanggapi dampak krisis global yang dipicu oleh ketegangan di Timur Tengah.

Wacana ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebutkan bahwa pemotongan gaji pejabat negara, khususnya menteri, tidak menjadi masalah. Menurutnya, gaji menteri sudah terlalu besar.

"Ya nggak papa menterinya gajinya dipotong, sudah kegedean juga," ujar Purbaya saat ditemui di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (17/3/2026).

Baca Juga:

• Menakar Wacana Utusan Khusus Presiden Kawal BUMN

Purbaya menambahkan bahwa meskipun krisis global saat ini berdampak pada ketidakpastian ekonomi, kondisi ekonomi Indonesia secara umum masih stabil dan tetap berkembang dengan baik.

"Ekonomi masih baik, semuanya kenceng lari, ekspansi segala macam," katanya, menegaskan bahwa Kemenkeu belum melakukan pemangkasan anggaran.

Namun demikian, Purbaya juga mengungkapkan bahwa meski anggaran belum dipotong, pihaknya masih terus memonitor perkembangan harga minyak dunia yang berpotensi mempengaruhi keuangan negara.

"Belum, pemangkasan belum ada, belum ada keputusan pemangkas anggaran. Kita sedang melakukan exercise terus melihat perkembangan harga minyak dunia seperti apa," tambahnya.

Wacana untuk memotong gaji pejabat negara ini muncul di tengah eskalasi krisis akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebutkan bahwa beberapa negara mulai mengambil langkah penghematan untuk menjaga ketahanan ekonomi, termasuk memotong gaji pejabat, mengurangi konsumsi BBM, dan membatasi belanja negara yang tidak mendesak.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan, lemah," ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mengkaji lebih dalam opsi pemotongan gaji pejabat negara.

"(Opsi itu) Sedang kita detailkan kajiannya," ujar Prasetyo di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Ia menambahkan, kajian ini dilakukan demi menjaga ketahanan fiskal negara meskipun Indonesia belum berada dalam masa krisis yang lebih parah.

Selain pemotongan gaji pejabat, pemerintah juga tengah memikirkan langkah-langkah penghematan lainnya, termasuk mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan cara mendorong masyarakat untuk bermigrasi menggunakan transportasi publik.

Prasetyo menyatakan bahwa meskipun Indonesia masih memiliki pasokan BBM yang cukup hingga 21-25 hari ke depan, negara harus tetap waspada terhadap fluktuasi harga minyak dunia.

"Stok cadangan kita, sekian hari itu bukan berarti setelah itu habis minyaknya, itu kan mekanisme yang storage, penyimpanan yang begitu kosong itu diisi lagi, begitu kosong diisi lagi," kata Prasetyo menjelaskan.

Pemerintah juga tengah mengkaji bagaimana membatasi penggunaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintahan untuk mengurangi pengeluaran.

Menanggapi usulan pemotongan gaji tersebut, beberapa anggota DPR menyambut positif wacana tersebut sebagai bentuk teladan dari pemimpin dalam menghadapi situasi sulit.

Namun, beberapa juga mengingatkan agar keputusan pemotongan gaji harus seimbang dan tidak memberatkan sektor-sektor penting yang juga membutuhkan perhatian pemerintah.

Dengan langkah-langkah penghematan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi tekanan pada anggaran negara dan menjaga stabilitas ekonomi, meskipun situasi global tetap penuh ketidakpastian.*

(km/ad)

Menakar Wacana Utusan Khusus Presiden Kawal BUMN

Istana Rencanakan Pemotongan Gaji Menteri hingga DPR untuk Hadapi Krisis Ekonomi Global

Kemnaker Fasilitasi Mudik Gratis 12.690 Pekerja dan Ojol, Pastikan Selamat hingga Kampung Halaman

Bentuk Hukum Anak-Cucu BUMN

DPR Soroti Kualitas Gizi Program MBG, Usai Pegawai SPPG Purbalingga Sebut 'Rakyat Jelata Kurang Bersyukur' di Media Sosial

Open House Berlebihan Dilarang, Presiden Prabowo Tekankan Empati pada Korban Bencana