JAKARTA – Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), kembali menjadi sorotan publik setelah didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 44,5 miliar oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa KPK Masmudi membacakan dakwaan tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (28/2/2024), mengungkapkan aliran dana gratifikasi ini meliputi sejumlah penggunaan yang mencolok, termasuk pengaliran uang ke Partai NasDem.
Menurut Jaksa Masmudi, sebagian besar dana gratifikasi ini mengalir ke beberapa tujuan yang sangat bervariasi. Sejumlah besar uang ini, sebanyak Rp 40.123.500 juta, diduga dialirkan ke Partai NasDem melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Selain itu, istri SYL juga diduga menerima dana gratifikasi sebesar Rp 938 juta.
“Dana gratifikasi yang diterima SYL diduga berasal dari bawahannya di lingkungan Kementerian Pertanian. Sekretaris Jenderal dan pejabat eselon I Kementan diminta untuk mengumpulkan uang yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadi SYL,” ungkap Jaksa Masmudi.
Baca Juga:
Dalam pembacaan dakwaan tersebut, rincian penggunaan dana gratifikasi tersebut juga diuraikan. Penggunaannya meliputi keperluan keluarga, keperluan pribadi, kado undangan, operasional menteri, bantuan bencana alam, hingga perjalanan luar negeri.
Atas dugaan penerimaan gratifikasi ini, SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau huruf f atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan jabatan dan penerimaan hadiah atau janji dari pihak lain yang berkaitan dengan jabatan.
Baca Juga:
Perkara ini menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat, memunculkan pertanyaan akan integritas dan etika dalam pelayanan publik. Diharapkan proses hukum yang berjalan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
(k/09)
JAKARTA Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menegaskan bahwa budaya membaca merupakan ind
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemersatu Kota Padangsidimpuan kembali turun ke jalan dan menggelar aksi
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Pemerintahan
SUNGAI PENUH Aksi unjuk rasa yang digelar para aktivis dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kembali memanas di depan Kantor Keja
Hukum dan Kriminal
SUNGAI PENUH Gelombang unjuk rasa kembali menggema di Kota Sungai Penuh, Rabu (25/6/2025). Ratusan aktivis dari Kabupaten Kerinci dan Ko
Pemerintahan
ACEH BESAR Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, memberikan apresiasi tinggi kepada
Nasional
JAMBI Kepolisian Daerah (Polda) Jambi kembali melakukan perombakan di jajaran pejabat utamanya.Berdasarkan Surat Telegram Kapolri nomor
Nasional
BANDA ACEH Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar kegiatan olahraga bersama yang ber
Nasional
JAMBI Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar menerima kunjungan audiensi dari jajaran manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Re
Nasional
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan komitmennya untuk menurunkan harga tiket penerb
Ekonomi
