JAKARTA – Segera setelah putusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelanggaran pegawai di Rutan KPK diumumkan, Sekretaris Jenderal KPK berencana untuk melakukan eksekusi putusan tersebut dengan mengadakan permohonan maaf secara langsung dan terbuka dari para terperiksa. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen KPK dalam menegakkan prinsip-prinsip etika dan tata kelola yang baik dalam tubuh institusi.
Selain itu, KPK juga akan membentuk tim pemeriksa yang bertugas untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh pegawai yang terlibat dalam kasus tersebut. Tim ini akan memeriksa 78 pegawai yang telah dijatuhi hukuman etik, serta 12 lainnya yang tidak bisa dijatuhi hukuman etik karena tempus peristiwanya sebelum terbentuknya Dewas. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan tingkat sanksi disiplin yang akan diberlakukan kepada para terperiksa.
Selain menangani aspek internal, KPK juga tetap fokus pada penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan kasus pungli di Rutan KPK. Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK sedang mengupayakan agar kasus tersebut dapat naik ke tahap penyidikan, sebagai langkah konkret dalam upaya memberantas korupsi di lembaga tersebut.
Selama proses ini berlangsung, KPK juga telah melakukan rotasi terhadap para pegawai yang terlibat dalam kasus tersebut ke unit kerja lainnya. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa para pegawai tersebut tetap dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Insan KPK, sambil tetap menjalani proses hukum yang sedang berlangsung.
KPK menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap langkah yang diambil, serta berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Dengan langkah-langkah yang transparan dan berlandaskan prinsip keadilan, KPK berharap dapat membawa kasus ini kepada penyelesaian yang adil dan memberikan efek jera bagi pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga tersebut.
(A/08)
BADUNG Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke126 Tahun Anggaran 2025 Kodim 1611/Badung resmi ditutup di Lapangan Sepak Bola Desa Ta
Nasional
MEDAN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun, Ny. Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, bers
Nasional
SIMALUNGUN Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun, yang digelar di H
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan pendataan izin usaha dan pajak reklame
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Satpol PP Kota Padangsidimpuan menghadiri kegiatan pemusnahan barang yang menjadi milik negara, Kamis (6/11/2025). Kegia
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) hari ke5 Session 1 Tahun 2025 menampilkan 110 desain dari 11 desainer kenamaan
Seni dan Budaya
MEDAN Kota Medan kembali menjadi ruang bertemunya dua kebudayaan besar Asia. Konsulat Jenderal India di Medan, berkolaborasi dengan Medan
Seni dan Budaya
TAPANULI SELATAN Kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Pergerakan GEMMA PETA INDONESIA
Hukum dan Kriminal
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi wacana pengusulan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Jokowi menekan
Nasional
MAKASSAR Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), menuding adanya praktik mafia tanah dalam sengketa lahan antara Hadji Kalla dan Gow
Peristiwa