Komisi XIII DPR Desak Setneg Segera Rampungkan Semua PP Turunan KUHP-KUHAP Terbaru
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
Medan – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meminta Bupati Nias Selatan untuk menunda dan meninjau ulang hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Nias Selatan tahun 2024. Permintaan ini terkait adanya peserta seleksi yang diketahui sebagai anggota aktif salah satu partai politik di wilayah tersebut.
“Hal ini memperhatikan adanya satu orang peserta yang dinyatakan lulus seleksi merupakan anggota partai/pengurus aktif di salah satu partai di Kabupaten Nias Selatan,” ujar James Marihot Panggabean, Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Jumat (10/1/2025).
James menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah menerima pengaduan dari masyarakat. Identitas pelapor dirahasiakan untuk melindungi keamanan dan privasinya. “Laporan warga menyampaikan bahwa terdapat satu orang peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK 2024 hingga tahap akhir merupakan anggota dan pengurus partai di Kabupaten Nias Selatan,” katanya.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan, Ombudsman RI menemukan kebenaran atas informasi tersebut. Sebagai tindak lanjut, surat resmi telah dikirimkan kepada Bupati Nias Selatan untuk meninjau ulang hasil seleksi tahap akhir.
“Itu dikarenakan adanya satu orang peserta yang merupakan pengurus partai politik. Mempertimbangkan jadwal saat ini terkait pengusulan Daftar Riwayat Hidup Nomor Induk PPPK, Ombudsman juga telah berkoordinasi dengan BKN Regional VI untuk menangguhkan pengurusan NIP atas nama peserta yang terkait,” jelas James.
Ia menegaskan bahwa hal ini melanggar persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati Nias Selatan. Salah satu syarat utama adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam kegiatan politik praktis. “Tim Ombudsman telah memverifikasi dokumen pengaduan yang membuktikan bahwa peserta tersebut adalah anggota dan pengurus partai politik,” tambahnya.
James berharap pemerintah daerah dapat menjaga transparansi dan integritas dalam proses seleksi pegawai. “Kami mendorong agar pemerintahan berjalan bersih dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami yakin Bupati Nias Selatan akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius dan melakukan perbaikan yang diperlukan,” pungkasnya.
(christie)
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu founding member Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Dona
NASIONAL
DENPASAR Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial ASR (33), anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat, terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Dalam rangka menjalankan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku me
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Gugata
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 86, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin pagi, 26 Janu
PERISTIWA
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
