Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
Pemalang – Briptu WR, seorang anggota kepolisian berpangkat Brigadir Satu, resmi dipecat dari kepolisian setelah terbukti melanggar kode etik. Pemecatan ini diumumkan setelah sidang komisi kode etik yang berlangsung di Polres Pemalang pada Rabu (8/1/2025), yang dipimpin oleh Ketua Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polres Pemalang, AKBP Pranata.
Sidang tersebut memutuskan bahwa Briptu WR diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan penipuan terhadap Suratmo, seorang perajin gerabah asal Pemalang, Jawa Tengah. WR menjanjikan kepada Suratmo bahwa dua anaknya akan diterima sebagai anggota kepolisian.
Namun kenyataannya, kedua anak Suratmo hanya diberikan pekerjaan sebagai tukang sapu dengan gaji Rp 600 ribu per bulan. “Kami telah memutuskan untuk memberhentikan Briptu WR dari kedinasannya sebagai anggota Polri setelah sidang komisi kode etik,” ungkap Kasi Humas Polres Pemalang, Ipda Widodo, setelah sidang berlangsung.
Modus Penipuan Suratmo, korban penipuan, melaporkan bahwa ia telah kehilangan uang sebesar Rp 900 juta kepada Briptu WR, yang mengklaim akan membantu kedua anaknya lulus seleksi Bintara Polri. Namun, kenyataannya, anak-anak Suratmo hanya ditempatkan sebagai tukang sapu tanpa mendapatkan gaji yang layak.
Kapolres Pemalang, AKBP Eko Sunaryo, mengonfirmasi bahwa setelah laporan dari korban, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan WR sebagai tersangka dalam kasus ini. “Setelah menerima laporan dari korban, kami segera menindaklanjuti dan menetapkan WR sebagai tersangka,” ujar Eko dalam keterangan tertulisnya.
(christie)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL