JAKARTA – Setelah menjalani pemeriksaan intensif terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa dirinya telah dihadapkan pada sepuluh pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam mengungkap kasus yang mencoreng integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa Bapanas dan Kementerian Pertanian adalah dua entitas yang berbeda, meskipun sebelumnya Bapanas merupakan bagian dari Kementerian Pertanian. Dia mengklarifikasi bahwa posisinya sebagai Kepala Bapanas baru dilantik pada 21 Februari 2022, dan tidak ada hubungan langsung antara Bapanas dan Kementan kecuali terkait neraca komoditas.
Pada kesempatan tersebut, Arief menegaskan bahwa tidak ada proses penyetoran antara Bapanas dan Kementan, karena keduanya merupakan institusi yang terpisah dengan anggaran dan tugas yang berbeda. Dia menyanggah klaim bahwa dirinya mangkir dari panggilan pemeriksaan, menjelaskan bahwa undangan pertama dari KPK diterima oleh Kementan, bukan oleh Bapanas, sehingga perlu dilakukan penjadwalan ulang.
Baca Juga:
Kasus ini bermula dari penetapan SYL, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan nonaktif Muhammad Hatta, serta Sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagyono sebagai tersangka oleh KPK. Mereka diduga terlibat dalam pemerasan dan gratifikasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) di Kementan. Uang hasil pemerasan tersebut diduga telah dinikmati oleh para tersangka dalam jumlah yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Lebih lanjut, SYL juga dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang karena diduga menggunakan uang hasil pemerasan untuk kepentingan pribadi, seperti membayar cicilan mobil mewah, perawatan kecantikan, dan perjalanan ibadah umrah. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi negara dan menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum dalam menjaga integritas dan transparansi di lembaga-lembaga pemerintahan.
Baca Juga:
Melalui pemeriksaan ini, KPK berupaya untuk membuktikan komitmen mereka dalam memberantas korupsi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dengan mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi.
(A/08)
SUMEDANG Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa pernyataannya mengenai kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998 merupakan pendapat
Nasional
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, kembali memantik kontroversi dengan pernyataannya yang menyebut Presiden Joko
Politik
KOTA KINABALU Dunia kuliner Malaysia dikejutkan oleh kabar tragis yang melibatkan Etiqah Siti Noorashikeen Mohd Sulong, mantan finalis M
Internasional
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan mempercepat rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) sebaga
Pemerintahan
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengenakan rompi juru parkir (jukir) adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan (Dish
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Harapan warga Gampong Alue Naga untuk memiliki kembali jembatan penghubung pasca tsunami 2004 semakin mendekati kenyataan. Pe
Pemerintahan
JAMBI Konflik rumah tangga anggota DPRD Provinsi Jambi, Rendra Ramadhan Usman, berbuntut panjang. Istrinya, Winda Irzalina Pratiwi, bers
Hukum dan Kriminal
NAGAN RAYA Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditpidnarkoba) Bareskrim Polri memusnahkan ladang ganja seluas 25 hektare yang tersebar
Hukum dan Kriminal
MUARO JAMBI Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Muaro Jambi melakukan pengecekan terhadap lokasi kebocoran pipa m
Peristiwa
BANDA ACEH Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meninjau langsung progres pembangunan jembatan gantung sepanjang 80
Pemerintahan
