Kepala BPPD Sidoarjo Penuhi Panggilan KPK Kasus Korupsi Pemotongan Dana Insentif ASN

JAKARTA – Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Ari Suryono, menjadi sorotan publik setelah memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) BPPD Sidoarjo. Pada Jumat (2/2/2024), Ari tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, tepat pukul 10.03 WIB, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Dalam penampilannya, Ari terlihat tenang saat duduk di ruang tunggu sebelum memasuki ruang pemeriksaan. Mengenakan jaket biru dongker, topi, dan masker putih, Ari memperlihatkan sikap yang kalem dan terkendali di tengah sorotan media yang memenuhi sekitar gedung KPK.

Tak lama kemudian, sekitar pukul 10.09 WIB, Ari meninggalkan ruang tunggu menuju ruang pemeriksaan. Meskipun tanpa memberikan komentar, ekspresi wajahnya mencerminkan kesiapan untuk menjalani proses pemeriksaan dengan penuh kejujuran dan transparansi.

Sementara itu, kehadiran Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, yang juga dijadwalkan untuk diperiksa pada hari yang sama, belum terlihat. Hal ini menimbulkan spekulasi dan penantian akan langkah selanjutnya dari pemeriksaan yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait kasus korupsi tersebut. Salah satu dari lokasi tersebut adalah rumah dinas Ahmad Muhdlor Ali selaku Bupati Sidoarjo. Dalam penggeledahan tersebut, tim KPK menyita valuta asing (valas) atau mata uang asing, serta tiga unit mobil di lokasi. Hal ini menambah kompleksitas kasus yang sedang ditangani oleh KPK dan semakin menguatkan upaya mereka dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan negara.

Kehadiran Ari Suryono dalam pemeriksaan KPK menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi di Indonesia. Masyarakat menantikan hasil dari pemeriksaan ini sebagai langkah konkret dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan pembangunan yang berintegritas di negara ini.

(A/08)