SIDOARJO – Kasus korupsi kembali mengguncang pemerintahan daerah dengan ditetapkannya Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Siska Wati, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Siska diduga terlibat dalam pemotongan insentif para pegawai BPPD Sidoarjo, dengan nilai yang mencapai Rp 2,7 miliar.
Menurut keterangan dari Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Siska diduga melakukan pemotongan insentif pada tahun 2023. Jumlah yang dipotong dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) BPPD Sidoarjo tersebut mencapai angka yang cukup besar, yakni Rp 2,7 miliar. Insentif seharusnya diberikan kepada para pegawai BPPD Sidoarjo atas kontribusi mereka dalam mengumpulkan pendapatan pajak sebesar Rp 1,3 triliun selama tahun 2023. Namun, Siska diduga melakukan pemotongan sebesar 10-30 persen dari total insentif yang seharusnya diterima oleh para pegawai.
Proses pemotongan ini diduga dilakukan secara tidak transparan, dengan dana insentif yang seharusnya diterima oleh para pegawai diberikan dalam bentuk tunai. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis (25/1), KPK berhasil mengamankan sejumlah uang tunai sebesar Rp 69,9 juta dari total dana pemotongan insentif yang mencapai Rp 2,7 miliar.
Baca Juga:
Akibat perbuatannya, Siska dijerat dengan Pasal 12 f UU Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi tentang penyalahgunaan wewenang atau kesempatan secara melawan hukum, dan dijadikan tersangka berdasarkan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, Siska juga langsung ditahan oleh KPK.
Kasus ini mencerminkan kepedulian KPK dalam memberantas praktik korupsi di semua lini, termasuk di tingkat daerah. Dengan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para oknum yang berpotensi melakukan tindakan serupa di masa mendatang.
Baca Juga:
(A/08)
SUMATERA BARAT Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat, 25 April 2025, sekitar pukul 16.41 WIB. Erupsi tersebut tercat
Berita
ASAHAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Anak Sumatera Anti Kedzoliman (GASAK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor ATR/BPN
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Kasus pembacokan yang menimpa seorang personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut oleh bandar narkoba di Dusun III, Desa Pekub
Hukum dan Kriminal
BINJAI Seorang ibu rumah tangga (IRT) menjadi korban pembegalan oleh tiga pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor Vario hitam ta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan komentar terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang
Nasional
BATU BARA Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas guru, khususnya dalam hal mengajar dan mendidik Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin
Pemerintahan
LOMBOK Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ajang balap motor paling bergengsi, Mot
Olahraga
PADANG SIDEMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) melalui Satpol
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melakukan kunjungan ke Ci
Pemerintahan
MEDAN Sidang pembacaan tuntutan dengan terdakwa Doris Fenita Marpaung, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Kota Medan,
Hukum dan Kriminal
