JAKARTA-Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan keraguan terkait kemampuan MKMK untuk membatalkan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan syarat capres dan cawapres. Dia menjelaskan bahwa kewenangan MKMK hanya terbatas pada isu-isu kode etik hakim konstitusi, dan ini menjadi faktor pembatas dalam upaya pembatalan putusan tersebut.
Jimly Asshiddiqie menyampaikan harapannya bahwa para pelapor yang menduga adanya pelanggaran etik oleh hakim konstitusi mampu meyakinkan MKMK dalam sidang dengan argumen-argumen yang didasarkan pada logika hukum.
Jimly juga menekankan pentingnya fokus pada proses penilaian etika hakim dalam hal ini, dan bagaimana para pelapor dapat meyakinkan lembaga yang berwenang dalam menangani perilaku para hakim.
Baca Juga:
Terkait dengan pembatalan keputusan hakim MK tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, Jimly menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat atau hanya berdasarkan emosi semata.
Jimly menjelaskan bahwa MKMK sudah memiliki bukti-bukti yang lengkap terkait kasus ini, dan meskipun begitu, proses pemeriksaan dan sidang tetap harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Baca Juga:
Jimly juga mengakui adanya masalah internal di MK yang memerlukan perbaikan. Dia mengharapkan agar hakim konstitusi tetap independen dalam menjalankan tugas mereka. Sebelumnya,
https://youtu.be/hTRUAcwiRnw
MKMK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah individu yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi, termasuk Anwar Usman dan beberapa hakim konstitusi lainnya.
Mereka diperiksa terkait putusan yang diumumkan pada 16 Oktober lalu, yang mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, di mana putusan tersebut memutuskan bahwa calon di bawah usia 40 tahun dapat maju dalam pemilihan presiden jika memiliki pengalaman menjadi kepala daerah.
(PAUL)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
YOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
Politik
PYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
Internasional
IRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
Ekonomi
MEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
Nasional
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
Nasional
JAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional
