JAKARTA-Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)melaporkan presiden joko widodo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep ke KPK senin 23/10/2023.
Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) telah mengajukan laporan ke KPK Laporan tersebut menyasar beberapa tokoh terkemuka, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Mereka dituduh melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Koordinator TPDI, Erick S. Paat, menyampaikan bahwa laporan ini didasari oleh landasan hukum, termasuk UUD 1945 ayat 1 dan 3 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, TAP MPR No 11/MPR/19/1998 mengenai Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi dasar pelaporan. Erick juga merujuk pada TAP Nomor 8 Tahun 2001 mengenai Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Baca Juga:
Laporan tersebut berkaitan dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024, mengizinkan kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden.
https://youtu.be/yuSLZtZnSNY
Baca Juga:
Putusan ini memiliki potensi konflik kepentingan karena Ketua MK, Anwar Usman, dianggap memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi.
Gugatan tersebut juga mencantumkan nama Gibran, putra Jokowi, dan ada pula gugatan lain yang diajukan oleh PSI yang saat ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden. Kedua faktor ini menguatkan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kasus ini.
(JOHAN)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
YOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
Politik
PYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
Internasional
IRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
Ekonomi
MEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
Nasional
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
Nasional
JAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional
