JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan agar hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan yang diajukan oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), terkait penetapan status tersangkanya dalam perkara suap.
Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum KPK dalam sidang praperadilan pada Selasa (7/1/2025). Dalam eksepsi, KPK meminta hakim untuk menolak permohonan praperadilan yang diajukan pemohon, dengan alasan permohonan tersebut tidak jelas dan merupakan materi pokok perkara.
“Kami meminta hakim menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima dan menetapkan penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah dan berdasarkan hukum,” ujar kuasa hukum KPK dalam persidangan. Selain itu, KPK juga meminta seluruh tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara ini, seperti pencegahan keluar negeri, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti, dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
Baca Juga:
Hevearita Gunaryanti Rahayu mengajukan gugatan terhadap status tersangkanya yang diberikan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pajak, dan dugaan penerimaan gratifikasi. KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini, termasuk Mbak Ita, suami Ita, Alwin Basri, serta dua pengusaha.
Sejauh ini, KPK telah melakukan penggeledahan di 10 rumah dan 46 kantor dinas serta organisasi perangkat daerah di Semarang, serta mengamankan barang bukti berupa dokumen APBD, dokumen pengadaan, dan uang senilai Rp1 miliar serta Euro 9.650.
Baca Juga:
(christie)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
