Pengusaha Katering di Bukittinggi Jadi Korban Penipuan Modus Program Makan Bergizi Gratis?

BUKITTINGGI – Seorang pengusaha katering di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai lebih dari Rp42 juta. Modus yang digunakan pelaku adalah mengatasnamakan program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto, yang rencananya akan dilaksanakan oleh Kodim 0304 Agam.

Pada Jumat, 3 Januari 2025, pelaku yang mengaku sebagai prajurit TNI di Kabupaten Agam menghubungi Oli, pengusaha katering tersebut, dan menawarkan kerjasama penyediaan bahan makanan bergizi gratis untuk program Presiden Prabowo. Pelaku mengirimkan proposal dengan kop surat resmi Kodim 0304 Agam yang seolah-olah ditandatangani oleh Dandim Agam, Letkol Bayu Ardhitya Nugroho.

Menurut Marwell, saudara dari korban, pelaku menawarkan pengadaan bahan makanan berupa ikan kaleng dan kornet sapi untuk stok dapur. Oli, yang pada awalnya merasa ragu, akhirnya setuju untuk membeli barang yang ditawarkan pelaku setelah dijanjikan dengan kerja sama besar.

Pelaku berhasil meyakinkan korban dengan mengirimkan instruksi untuk mentransfer uang sebagai pembayaran untuk pesanan yang tidak pernah ada. Oli mentransfer uang ke rekening yang diberikan pelaku sebanyak dua kali. Setelah itu, korban melakukan konfirmasi ke Kodim 0304 Agam, dan baru menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan.

Letkol Bayu Ardhitya Nugroho, Dandim 0304 Agam, membantah pihaknya terlibat dalam pengadaan makanan untuk program makan bergizi gratis tersebut. Ia menegaskan bahwa apa yang dialami oleh korban murni penipuan. “Program makan bergizi gratis rencananya akan dimulai pada Senin, 6 Januari 2025. Namun, sampai saat ini kami belum memulai pelaksanaan program tersebut karena persiapan dapur yang belum selesai,” jelas Bayu.

Dandim 0304 Agam mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada jika ada pihak yang mengatasnamakan dirinya atau Kodim 0304 Agam dalam urusan pemesanan makanan atau kebutuhan lainnya. Bayu juga mengingatkan agar setiap penawaran atau kerja sama yang datang, terutama yang melibatkan uang, selalu dikonfirmasi terlebih dahulu ke pihak yang bersangkutan.

(N/014)