Kemenkes Angkat Suara soal Komentar Dokter terhadap Pasien BPJS yang Meninggal Dunia
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi polemik komentar seorang dokter terhadap unggahan pasien BPJS Kesehatan di media sos
KESEHATAN
Bayangkara.Co – Indikasi dugaan pencatutan nama dalam Sipol oleh partai politik Garuda Pusat berbuntut panjang, Aktifis Muda Prana Jaya S.kom, Sekretaris KNPI Kota Medan kepada media ini, Kamis (22/12/2022) melalui wawancara via WhatsApp akan tempuh jalur hukum untuk lapor Partai Garuda ke Mabes Polri.
“Saya merasa aneh, geram, bingung dan terkejut nama saya tercantum Sipol di Partai Garuda Pusat melalui link website KPU Pusat, padahal saya sama sekali tidak pernah di konfirmasi atas dugaan pencatut nama ini dan saya jelas keberatan,” ujar Prana Jaya S.kom Sekretaris KNPI Kota Medan.
Hal senada dikatakan Sekretaris KNPI Sumut Syamsul Bahri Purba kepada media ini.
“Saya baru kali ini perlu mempertanyakan juga kepada KPU kenapa NIK dan nama saudara Prana Jaya S.kom bisa masuk dalam Sipol. Itu tanpa sepengetahuan beliau, jadi kaget dan tak percaya bisa ada persoalan seperti itu” tandasnya.
“Karena salah satu syarat calon adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar, dan ini jelas saya tanyakan kepada Saudara Prana Jaya S.kom secara pribadi apakah betul mendaftar di Partai Garuda ternyata tidak pernah dan itu baru tahu namanya dicatut” ucapnya.
Sebelumnya Prana Jaya S.kom mendapati namanya terdaftar dalam Sipol, maka dari itu aktifis ini berharap agar Partai Garuda Klarifikasi atau mereka akan diperiksa oleh Mabes Polri terkait dugaan pencatutan nama tanpa klarifikasi atau konfirmasi
“Saya akan meneruskan persoalan ini ke proses selanjutnya yaitu proses hukum ke Mabes Polri dan hari ini, Kamis (22/12/2022) resmi saya laporkan Partai Garuda atas dugaan pencatutan nama tanpa izin di Mabes Polri, Karena Partai Garuda sampai detik ini tak satu pun ada klarifikasi” tegasnya akhiri wawancara.
S Hernanto
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi polemik komentar seorang dokter terhadap unggahan pasien BPJS Kesehatan di media sos
KESEHATAN
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, resmi mengajukan gugatan prapera
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami peningkatan setelah bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah
PEMERINTAHAN
MEDAN Perekonomian Sumatera Utara menunjukkan kinerja positif pada triwulan II 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat p
EKONOMI
BINJAI Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai kembali mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN)
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan kondisi keamanan di seluruh wilayah I
NASIONAL
BANDUNG Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menanggapi keberadaan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menggunakan personel Bintara Pembina Desa (Babin
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan dampak besar apabila ketentuan pidana bagi penyelenggara perjalanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kondisi sosial ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif pada pertengahan 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pen
EKONOMI