Rocky Pasaribu: Pencabutan Izin TPL Momentum Perlindungan Hak Masyarakat Adat
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA -Kasus pemerasan yang melibatkan anggota Polri terhadap warga negara Malaysia di Djakarta Warehouse Project (DWP) terus berlanjut. Terbaru, dua orang anggota Polri dijatuhi sanksi demosi selama delapan tahun karena terbukti terlibat dalam praktik pemerasan tersebut.
Dua anggota Polri yang dijatuhi demosi adalah mantan Kanit 5 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Dzul Fadlan, dan mantan Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Iptu Syaharuddin.
Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, menyatakan bahwa Fadlan memiliki peran aktif dalam kasus tersebut meskipun tidak merinci lebih lanjut. “Kompol Dzul Fadlan dengan putusan demosi delapan tahun, patsus (penempatan khusus) 30 hari dan dinyatakan perbuatannya memang perbuatan yang tercela,” ujar Anam, sebagaimana dikutip Jumat (3/1/2025).
Selain Fadlan dan Syaharuddin, dalam kasus ini, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) juga memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada tiga anggota Polri lainnya, yaitu mantan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, mantan Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Yusticia, dan mantan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Yudhy Triananta Syaeful. Mereka terlibat dalam pemerasan yang merugikan korban hingga Rp2,5 miliar.
Hingga kini, lima anggota Polri dari total 18 yang terlibat dalam kasus pemerasan ini telah dikenakan sanksi. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) masih terus berlanjut untuk menyelesaikan proses hukum terhadap anggota Polri lainnya yang terlibat.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa proses sidang akan terus berlanjut dan Polri berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar etika profesi. “Tentu ini menjadi bagian daripada komitmen Polri untuk melakukan tindakan-tindakan tegas,” ungkapnya di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2025).
(N/014)
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL
