Cuaca Aceh Hari Ini 2 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, 3 Daerah Hujan Petir
ACEH Prakiraan cuaca Aceh pada Jumat, 2 Oktober 2026, didominasi hujan ringan di sebagian besar kabupaten dan kota. Namun, hujan dengan in
NASIONAL
JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai bentuk kejahatan kerah putih (white collar crime) yang berdampak serius terhadap tata kelola pendidikan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Roy usai sidang pemeriksaan saksi Direktur SMA Purwadi Sutanto dalam perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Dalam persidangan, jaksa menyoroti pola kepemimpinan yang dinilai tertutup dan eksklusif selama program digitalisasi pendidikan dijalankan.Baca Juga:
Menurut Roy, kebijakan strategis di lingkungan Kemendikbudristek justru diambil tanpa melibatkan pejabat struktural yang memiliki kompetensi dan kewenangan formal.
"Fakta persidangan menunjukkan adanya ketergantungan pada lingkaran internal tertentu dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, terjadi kesenjangan komunikasi yang serius di tubuh kementerian," kata Roy.
Ia menyebut, pada masa jabatan terdakwa Nadiem Anwar Makarim dan pihak-pihak terkait, pengelolaan kementerian lebih mengandalkan orang-orang di lingkaran terdekat dibandingkan pejabat resmi yang memahami substansi pendidikan.
Kondisi itu, menurut jaksa, membuat pejabat setingkat direktur tidak memiliki ruang komunikasi langsung maupun evaluasi dari pimpinan.
JPU menilai pengabaian terhadap peran birokrasi dan pakar pendidikan telah menimbulkan dampak sistemik.
Roy menyinggung capaian literasi nasional serta rata-rata IQ anak Indonesia yang disebut berada di angka 78, tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara.
"Atas dasar itu, perkara ini tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana biasa. Ini adalah kejahatan kerah putih karena dilakukan melalui kebijakan publik dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat, khususnya sektor pendidikan," ujar Roy.
Menutup keterangannya, Roy mempertanyakan bagaimana sebuah kementerian dengan anggaran terbesar di Indonesia dapat berjalan tanpa kepercayaan terhadap struktur birokrasi internalnya sendiri, yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.*
(dh)
ACEH Prakiraan cuaca Aceh pada Jumat, 2 Oktober 2026, didominasi hujan ringan di sebagian besar kabupaten dan kota. Namun, hujan dengan in
NASIONAL
MEDAN Prakiraan cuaca Sumatera Utara pada Jumat, 2 Oktober 2026, didominasi hujan ringan di hampir seluruh kabupaten dan kota. Sementara i
NASIONAL
JAKARTA Prakiraan cuaca Jakarta pada Jumat, 2 Oktober 2026, didominasi kondisi berawan. Hujan ringan diprakirakan terjadi di Jakarta Selat
NASIONAL
BANDUNG Prakiraan cuaca Jawa Barat pada Jumat, 2 Oktober 2026, menunjukkan kondisi yang cukup beragam. Sejumlah wilayah diprakirakan menga
NASIONAL
YOGYAKARTA Prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 2 Oktober 2026, menunjukkan kondisi cerah hingga berawan di lima k
NASIONAL
DENPASAR Prakiraan cuaca Bali pada Jumat, 2 Oktober 2026, menunjukkan kondisi cerah hingga berawan di seluruh kabupaten dan kota. Berdasar
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL