Front Demokrasi Rakyat Desak Usut Dugaan Aliran Dana ke BEM UBK, Jangan Biarkan Demokrasi Dicederai
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
MAGETAN, (2/1/2025) – Pj Bupati Magetan, Nizhamul, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap tempat usaha karaoke dan kost-kostan Wjufeen yang terletak di Desa Sempol, Kecamatan Maospati, Kamis (2/1/2025). Sidak ini dilakukan setelah pihak pemerintah menerima keluhan dari warga mengenai operasional tempat hiburan yang diduga tidak memiliki izin. Nizhamul menjelaskan bahwa tempat usaha milik Fendy Sutrisno tersebut memiliki izin restoran, namun melanggar aturan karena beroperasi sebagai kost-kostan dan tempat karaoke. “Hari ini kita menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait usaha yang menyalahi aturan. Di sini ada izinnya, tapi menyalahi aturan. Izinnya restoran, tapi di sini ada kost-kostan dan ada tempat hiburan,” ungkapnya usai sidak. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil tindakan tegas dengan menutup usaha tersebut.
Fendy Sutrisno, pemilik tempat karaoke Wjufeen, mengakui bahwa tempat usahanya tidak memiliki izin yang sesuai. Ia menyebutkan bahwa kost-kostannya telah beroperasi sejak 2015, sedangkan tempat karaoke baru beroperasi dua bulan terakhir. Fendy mengeluhkan kesulitan dalam mengurus izin untuk kost-kostan dan rumah karaoke. “Kalau kost-kostan ini sudah sejak tahun 2015, kalau tempat karaoke baru 2 bulan. Izinnya ada, ya izin resto itu. Sulit nyari izin,” katanya. Dalam sidak tersebut, Pj Bupati juga menemukan sejumlah botol minuman keras di lokasi. Fendy mengaku menjual minuman keras dalam jumlah terbatas dan menyatakan bahwa jika tidak habis, ia akan mengonsumsinya sendiri. Ia membantah tuduhan adanya praktik prostitusi terselubung di tempat usahanya. “Ada juga menyediakan miras, tapi tidak banyak karena saya juga peminum. Kalau tuduhan prostitusi itu tidak valid. Saya mengatakan apapun orang tidak percaya,” ucapnya.
Menyikapi penutupan tempat usahanya, Fendy mengaku menerima keputusan tersebut meskipun ia menyadari bahwa ia telah beroperasi tanpa izin. “Saya memang salah karena tak punya izin. Mau tidak mau, tapi saya juga minta kalau yang tidak punya izin juga harus dihentikan,” pungkasnya, sambil meminta pemerintah daerah menindak tegas usaha karaoke dan kost-kostan lainnya yang tidak memiliki izin, terutama setelah berdirinya Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya.
(CHRISTIE)
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan cadangan minyak dan
EKONOMI
BANGKA TENGAH Aparat gabungan berhasil menggagalkan dugaan upaya penyelundupan bijih timah ilegal melalui jalur laut di kawasan Pantai P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, mengajak seluruh elemen masy
NASIONAL
JAKARTA Persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua Dekranasda Kota Medan Ny. Airin Rico Waas meninjau langsung Galeri Dekranas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan adanya kesenjangan angga
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan produksi tabung compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga mulai berjala
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Tanah Abang den
PEMERINTAHAN