Denny Indrayana Ungkap 3 Temuan soal Syarat Pendidikan Gibran dalam Bukti di MK
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan adanya kesenjangan anggaran yang sangat besar antara pagu indikatif tahun 2027 dengan kebutuhan riil untuk menjalankan berbagai program prioritas pemerintah di sektor perumahan dan permukiman.
Kondisi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI.
Menurutnya, pagu indikatif yang diterima Ditjen Kawasan Permukiman saat ini hanya sebesar Rp1,5 triliun, sementara kebutuhan anggaran mencapai Rp24,87 triliun.Baca Juga:
"Pagu indikatif Ditjen Kawasan Permukiman tahun anggaran 2027 ini sebesar Rp1,5 triliun. Kami tekankan bahwa pagu tersebut sangat jauh dari mencukupi kebutuhan riil program prioritas di Kementerian PKP," kata Fitrah.
Ia menjelaskan, sebagian besar anggaran yang tersedia akan digunakan untuk program pembangunan fisik.
Namun kemampuan pembiayaannya masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di lapangan.
Untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), misalnya, pagu yang tersedia hanya sebesar Rp1,42 triliun.
Anggaran tersebut hanya mampu membiayai sekitar 50.000 unit rumah di kawasan pesisir.
"BSPS pagu indikatif hanya Rp1,42 triliun, hanya cukup untuk 50.000 unit rumah untuk kawasan pesisir. Kemudian rumah susun pagu sebesar Rp10,28 miliar hanya mampu untuk satu tower dengan 44 unit untuk tahun pertama," ujarnya.
Tak hanya itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada penanganan kawasan kumuh dan pembangunan sanitasi.
Padahal, pemerintah masih menghadapi kebutuhan penataan kawasan kumuh di berbagai daerah yang cukup besar.
"Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi pagu hanya sebesar Rp8,19 miliar, hanya cukup untuk menangani satu lokasi seluas 15 hektar. Tahun ini kita punya 25 lokasi kawasan kumuh yang kita tangani," katanya.
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
BINJAI Dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai memasuki proses hukum. Orang tua korban, Aidil Syahp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kop
EKONOMI
MEDAN Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara mencatat peningkatan penghimpunan zakat dan infak pada triwulan III 2026. Hingga
PEMERINTAHAN