SLEMAN – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap secara terbuka pihak yang diduga mendanai aksi demonstrasi apabila memang telah mengetahui identitasnya.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud menanggapi pidato Presiden Prabowo yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membayar massa untuk turun ke jalan dalam sejumlah aksi demonstrasi.
"Mestinya ya Pak Prabowo ungkapkan aja siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar," kata Mahfud saat ditemui di UC UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (25/6/2026).Baca Juga:
Menurut Mahfud, apabila ada tuduhan bahwa demonstrasi digerakkan oleh pihak tertentu melalui pendanaan, maka informasi tersebut sebaiknya dibuka secara terang kepada publik.
"Harusnya diomongin aja terang-terangan lah. Ini, BEM ini dibayar ini, ini yang bayar kan gitu," kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai, setiap tuduhan yang dilontarkan kepada kelompok masyarakat atau mahasiswa harus disertai bukti yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.
"Kayak mahasiswa kan jelas, ini salahnya di sini lho pemerintah disebut, pemerintahnya disebut, kebijakannya. Kalau hanya bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita? Kalau mahasiswa jelas kan kalau kritik pemerintah nyebut kasusnya, MBG, korupsinya sekian, ini sekian, ini ini, kan disebut, ini pelakunya, kan gitu, ini institusinya," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menyoroti pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang Rp20 juta menjelang aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
Menurut Mahfud, praktik semacam itu bukan hal baru dalam sejarah pergerakan mahasiswa.
Namun ia menyayangkan apabila mahasiswa terlibat dalam gerakan yang didorong oleh kepentingan tertentu melalui pemberian uang.
"Ya sangat menyedihkan ya kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu. Meskipun di setiap waktu itu selalu ada kelompok-kelompok kecil mahasiswa yang keluar dari arus utama perjuangan tuh sejak dulu ada," katanya.
Mahfud kemudian mengenang pengalaman saat masih menjadi mahasiswa.
JAKARTA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan adanya kesenjangan angga
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan produksi tabung compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga mulai berjala
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Tanah Abang den
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan penggabungan atau merger sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PEMERINTAHAN
SLEMAN Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto untuk
HUKUM DAN KRIMINAL
BLITAR Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa Cipayung Plus Blitar Raya di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (25/6/2026), berla
PERISTIWA
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa ketentuan yang mengharuskan izin Ketua Mahkamah Agung sebelum penangkapan dan penahanan hak
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) dalam waktu dekat akan memberlakukan tarif pada ruas Jalan Tol Kuala TanjungTebing Tingg
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, berharap perubahan bentuk hukum PT Dhirga Surya menjadi Perseroda mampu men
PEMERINTAHAN
