JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin, mengungkap dugaan adanya kepentingan elite politik di balik pemberian uang Rp20 juta yang diterimanya menjelang aksi demonstrasi mahasiswa pada 15 Juni 2026.
Abdi menilai dana tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diduga terkait dengan upaya untuk memengaruhi arah gerakan mahasiswa.
Dugaan itu muncul setelah dirinya merangkai berbagai informasi yang diperoleh pasca mencuatnya polemik penerimaan uang tersebut.Baca Juga:
"Setelah saya merangkai berbagai informasi secara utuh, saya menyadari adanya dugaan bahwa oknum-oknum senior tersebut justru mengkapitalisasi aksi kami," ujar Abdi, Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut Abdi, terdapat dugaan aliran dana yang lebih besar yang diterima oleh pihak-pihak tertentu sebelum sebagian dana tersebut diberikan kepadanya.
"Saya menduga terdapat aliran dana yang lebih besar dari pihak-pihak tertentu kepada mereka. Sementara sebagian dana yang kemudian diberikan kepada saya digunakan semata-mata untuk kebutuhan teknis aksi," jelasnya.
Abdi mengatakan dana yang diterimanya digunakan untuk kebutuhan teknis demonstrasi, seperti pembelian makanan, minuman, hingga bahan bakar kendaraan bagi mahasiswa yang terlibat dalam aksi.
Ia juga membantah anggapan bahwa dirinya menerima uang tersebut untuk menghentikan gerakan mahasiswa.
Menurutnya, sejak awal ia tetap berkomitmen melanjutkan aksi dan menyuarakan aspirasi mahasiswa.
Abdi menyebut sikapnya yang tetap ingin turun ke jalan membuat dirinya dianggap tidak bisa diarahkan oleh pihak tertentu.
"Berdasarkan informasi yang saya peroleh, setelah saya tidak dapat diarahkan untuk menghentikan aksi, dilakukan upaya pembusukkan terhadap nama baik saya," tutur Abdi.
Ia menilai berbagai informasi yang beredar setelah polemik tersebut mencuat tidak disampaikan secara utuh sehingga memicu kesalahpahaman di kalangan mahasiswa.
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
