DWP Kemnaker Dorong Budaya Kerja Peduli Kesehatan Mental Lewat Workshop Psychological First Aid
JAKARTA Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, ny
NASIONAL
SLEMAN – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap secara terbuka pihak yang diduga mendanai aksi demonstrasi apabila memang telah mengetahui identitasnya.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud menanggapi pidato Presiden Prabowo yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membayar massa untuk turun ke jalan dalam sejumlah aksi demonstrasi.
"Mestinya ya Pak Prabowo ungkapkan aja siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar," kata Mahfud saat ditemui di UC UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (25/6/2026).Baca Juga:
Menurut Mahfud, apabila ada tuduhan bahwa demonstrasi digerakkan oleh pihak tertentu melalui pendanaan, maka informasi tersebut sebaiknya dibuka secara terang kepada publik.
"Harusnya diomongin aja terang-terangan lah. Ini, BEM ini dibayar ini, ini yang bayar kan gitu," kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai, setiap tuduhan yang dilontarkan kepada kelompok masyarakat atau mahasiswa harus disertai bukti yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.
"Kayak mahasiswa kan jelas, ini salahnya di sini lho pemerintah disebut, pemerintahnya disebut, kebijakannya. Kalau hanya bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita? Kalau mahasiswa jelas kan kalau kritik pemerintah nyebut kasusnya, MBG, korupsinya sekian, ini sekian, ini ini, kan disebut, ini pelakunya, kan gitu, ini institusinya," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menyoroti pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang Rp20 juta menjelang aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
Menurut Mahfud, praktik semacam itu bukan hal baru dalam sejarah pergerakan mahasiswa.
Namun ia menyayangkan apabila mahasiswa terlibat dalam gerakan yang didorong oleh kepentingan tertentu melalui pemberian uang.
"Ya sangat menyedihkan ya kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu. Meskipun di setiap waktu itu selalu ada kelompok-kelompok kecil mahasiswa yang keluar dari arus utama perjuangan tuh sejak dulu ada," katanya.
Mahfud kemudian mengenang pengalaman saat masih menjadi mahasiswa.
Ia mengaku pernah mengetahui adanya sejumlah mahasiswa yang merangkap sebagai aktivis sekaligus informan.
"Dulu banyak intel-intel tuh mahasiswa, merangkap intel, merangkap jadi aktivis. Dan baru cair lagi hubungan kami sesudah Orde Baru runtuh, lalu kita, oh kamu dulu intel, iya dulu saya intel dibayar dan sebagainya. Sekarang orang yang dibayar tuh ada buzzer kan? Kemudian ada aktivis mahasiswa seperti yang terjadi di Jakarta di UBK itu. Tapi itu arus kecil, arus kecil dan mudah ketahuan juga kan," kenangnya.
Meski demikian, Mahfud menegaskan kelompok-kelompok tersebut tidak mewakili mayoritas gerakan mahasiswa di Indonesia.
Ia mengingatkan agar mahasiswa tetap menjaga independensi serta tidak mudah dipecah oleh kepentingan politik tertentu.
"Sebaiknya mahasiswa tuh jangan mau di pecah-pecah, ada BEM tandingan, ada BEM ini BEM itu gitu. Pokoknya perjuangan aja secara objektif bahwa sekarang perlu perbaikan-perbaikan, kan gitu," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), mengaku mengetahui pihak yang mendanai aksi demonstrasi.
"Hati-hati loh saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu," kata Prabowo.
Meski tidak menyebut identitas pihak yang dimaksud, Prabowo mengaku pernah menemukan demonstran yang turun ke jalan karena menerima bayaran.
"Ditanya anak-anak demo enggak ngerti 'mau demo apa ya?' 'hm hm hm'. Kami dibayar Rp200 ribu, tapi ada," kata Prabowo.* (cn/ad)
JAKARTA Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, ny
NASIONAL
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta empat perusahaan galian C yang beroperasi di Kecamatan Galang menghentikan a
PEMERINTAHAN
SERDANG BEDAGAI Sengketa lahan yang melibatkan PT Bridgestone dengan warga Desa Tinokah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai (
PERISTIWA
DELI SERDANG Pelantikan kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahap II Kabupaten Deli Serdang berlangsung
PERISTIWA
MEDAN Dua terdakwa perkara dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, Ranning Alamer Muslim Cibro dan Aziz Apandi Silalahi, meminta majelis haki
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan cadangan minyak dan
EKONOMI
BANGKA TENGAH Aparat gabungan berhasil menggagalkan dugaan upaya penyelundupan bijih timah ilegal melalui jalur laut di kawasan Pantai P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, mengajak seluruh elemen masy
NASIONAL
JAKARTA Persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korup
HUKUM DAN KRIMINAL