Program Prioritas Prabowo Terancam? Kementerian PKP Butuh Rp24,87 Triliun tetapi Hanya Dapat Rp1,5 Triliun

Menurut Fitrah, kebutuhan anggaran Ditjen Kawasan Permukiman tidak hanya untuk pembangunan rumah, tetapi juga mendukung Program 3 Juta Rumah, Gerakan Asri, rehabilitasi pascabencana, pembangunan rumah susun, hingga peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp24,87 triliun.

Dengan pagu yang tersedia saat ini, terdapat kekurangan anggaran atau gap sebesar Rp23,37 triliun.

"Kebutuhan anggaran yang sesungguhnya untuk mendukung seluruh program prioritas Ditjen Kawasan Permukiman dan Kementerian PKP mencapai Rp24,87 triliun sehingga masih terdapat gap atau backlog kekurangan anggaran sebesar Rp23,37 triliun," tegas Fitrah.

Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi Kementerian PKP dalam mewujudkan target pembangunan perumahan nasional, termasuk program penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penanganan kawasan kumuh yang masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah.

Pemerintah berharap adanya dukungan anggaran yang lebih besar pada pembahasan berikutnya agar program-program prioritas sektor perumahan dan permukiman dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.* (cb/ad)

CNG 3 Kg Bakal Gantikan LPG? Segera Diproduksi Juli 2026, Bahlil Pastikan Tabung Aman dari Risiko Ledakan

KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat Ubah Hasil Audit Muara Enim Jadi WTP, Sejumlah Dokumen Disita

2 Tahun Warga Keluhkan Jalan Tanah Abang-Galang yang Rusak Parah, Bobby Nasution: Perbaikan Dimulai Pekan Depan

Bobby Nasution Usul Enam BUMD Sumut Dimerger, Target Jadi Tiga atau Empat Perusahaan Lebih Kuat

Mahfud MD Tantang Prabowo Ungkap Pihak Pendana Demo: Sebutkan Siapa yang Dibayar dan Membayar!

Peserta Demo Diamankan Polisi, Aksi Tolak MBG dan KDMP di Blitar Memanas