Program Prioritas Prabowo Terancam? Kementerian PKP Butuh Rp24,87 Triliun tetapi Hanya Dapat Rp1,5 Triliun

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan adanya kesenjangan anggaran yang sangat besar antara pagu indikatif tahun 2027 dengan kebutuhan riil untuk menjalankan berbagai program prioritas pemerintah di sektor perumahan dan permukiman.

Kondisi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI.

Menurutnya, pagu indikatif yang diterima Ditjen Kawasan Permukiman saat ini hanya sebesar Rp1,5 triliun, sementara kebutuhan anggaran mencapai Rp24,87 triliun.

Baca Juga:

• CNG 3 Kg Bakal Gantikan LPG? Segera Diproduksi Juli 2026, Bahlil Pastikan Tabung Aman dari Risiko Ledakan

"Pagu indikatif Ditjen Kawasan Permukiman tahun anggaran 2027 ini sebesar Rp1,5 triliun. Kami tekankan bahwa pagu tersebut sangat jauh dari mencukupi kebutuhan riil program prioritas di Kementerian PKP," kata Fitrah.

Ia menjelaskan, sebagian besar anggaran yang tersedia akan digunakan untuk program pembangunan fisik.

Namun kemampuan pembiayaannya masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

Untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), misalnya, pagu yang tersedia hanya sebesar Rp1,42 triliun.

Anggaran tersebut hanya mampu membiayai sekitar 50.000 unit rumah di kawasan pesisir.

"BSPS pagu indikatif hanya Rp1,42 triliun, hanya cukup untuk 50.000 unit rumah untuk kawasan pesisir. Kemudian rumah susun pagu sebesar Rp10,28 miliar hanya mampu untuk satu tower dengan 44 unit untuk tahun pertama," ujarnya.

Tak hanya itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada penanganan kawasan kumuh dan pembangunan sanitasi.

Padahal, pemerintah masih menghadapi kebutuhan penataan kawasan kumuh di berbagai daerah yang cukup besar.

"Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi pagu hanya sebesar Rp8,19 miliar, hanya cukup untuk menangani satu lokasi seluas 15 hektar. Tahun ini kita punya 25 lokasi kawasan kumuh yang kita tangani," katanya.

Menurut Fitrah, kebutuhan anggaran Ditjen Kawasan Permukiman tidak hanya untuk pembangunan rumah, tetapi juga mendukung Program 3 Juta Rumah, Gerakan Asri, rehabilitasi pascabencana, pembangunan rumah susun, hingga peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp24,87 triliun.

Dengan pagu yang tersedia saat ini, terdapat kekurangan anggaran atau gap sebesar Rp23,37 triliun.

"Kebutuhan anggaran yang sesungguhnya untuk mendukung seluruh program prioritas Ditjen Kawasan Permukiman dan Kementerian PKP mencapai Rp24,87 triliun sehingga masih terdapat gap atau backlog kekurangan anggaran sebesar Rp23,37 triliun," tegas Fitrah.

Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi Kementerian PKP dalam mewujudkan target pembangunan perumahan nasional, termasuk program penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penanganan kawasan kumuh yang masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah.

Pemerintah berharap adanya dukungan anggaran yang lebih besar pada pembahasan berikutnya agar program-program prioritas sektor perumahan dan permukiman dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.* (cb/ad)

CNG 3 Kg Bakal Gantikan LPG? Segera Diproduksi Juli 2026, Bahlil Pastikan Tabung Aman dari Risiko Ledakan

KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat Ubah Hasil Audit Muara Enim Jadi WTP, Sejumlah Dokumen Disita

2 Tahun Warga Keluhkan Jalan Tanah Abang-Galang yang Rusak Parah, Bobby Nasution: Perbaikan Dimulai Pekan Depan

Bobby Nasution Usul Enam BUMD Sumut Dimerger, Target Jadi Tiga atau Empat Perusahaan Lebih Kuat

Mahfud MD Tantang Prabowo Ungkap Pihak Pendana Demo: Sebutkan Siapa yang Dibayar dan Membayar!

Peserta Demo Diamankan Polisi, Aksi Tolak MBG dan KDMP di Blitar Memanas