"Kami Polda Sumut mengamankan satu orang TKI yang bekerja di Malaysia selama tujuh tahun. Namun, saat kembali ke Sumatra Utara, ia membawa narkotika berupa 2 kilogram sabu-sabu dan 2.000 pil ekstasi," ujar Kombes Yemi Mandagi, Rabu (12/2/2025).
Menurut Kombes Yemi, AS menempuh jalur laut dari Malaysia dan berlabuh di Kabupaten Asahan sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya di Percut Sei Tuan. Namun, sebelum berhasil mengantarkan narkoba tersebut, polisi lebih dulu menangkapnya.
Baca Juga:
Pesanan dari Bandar Berinisial M
Hasil penyelidikan mengungkap bahwa barang haram tersebut diproduksi dan dikirim dari Malaysia. Sementara, pemesan narkoba di Indonesia diketahui berinisial M.
Baca Juga:
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi