JAKARTA -Polri mengungkapkan bahwa Kepala Desa Kohod, Arsin, dan Sekretaris Desa Kohod, yang keduanya terlibat dalam kasus pemalsuan surat izin lahan di Pagar Laut Tangerang, telah mengakui sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan dalam pembuatan surat izin palsu tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, menyampaikan pernyataan tersebut saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025). "Kepala desa dan sekdes sudah mengakui bahwa barang-barang yang disita memang digunakan untuk membuat surat palsu," ungkap Djuhandhani.
Barang-barang yang disita penyidik pada penggeledahan Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Kepala Desa Kohod, Arsin, pada Senin (10/2/2025) malam, antara lain berupa 1 unit printer, 1 layar monitor, keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohod. "Kami juga menemukan peralatan lain yang kami duga digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya," kata Djuhandhani.
Baca Juga:
Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga digunakan dalam pembuatan warkah atau surat perizinan untuk lahan Pagar Laut. "Termasuk kertas yang kami temukan dan kami duga identik dengan yang digunakan untuk warkah," lanjutnya.
SIMALUNGUN Menanggapi kekhawatiran masyarakat atas isu beras oplosan yang marak di sejumlah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Ekonomi
MANDAILING NATAL Dugaan penyalahgunaan Dana Desa kembali mencuat. Kali ini, laporan masyarakat datang dari Desa Hutagodang Muda, Kecamat
Hukum dan Kriminal
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi mencabut paspor milik Riza
Nasional
SUBULUSSALAM Sebuah kasus dugaan kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan melibatkan anak perempuan berusia 13 tahun terungkap di Ko
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Masalah rem blong masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan fatal di jalan raya Indonesia. Kondisi ini menjadi momok me
Sains & Teknologi
NIAS SELATAN Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memiliki payung hukum yang cukup tegas untuk mengatur transparansi pengelolaan dana desa,
Pemerintahan
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kenaikan harga beras terus meluas secara nasional dan terjadi di 219 kabupaten/kota
Ekonomi
PADANG Insiden pembubaran aktivitas ibadah di rumah doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang, Sumatera Barat, menuai p
Nasional
JAKARTA Pemerintah Singapura memastikan bahwa mantan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jurist Tan, yang kini menjadi ter
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan acara nonton bareng (nobar) Final Piala AFF U23 yang mempertemukan Indonesia dan Vietnam,
Nasional