JAKARTA -Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa tidak ada politisasi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait Harun Masiku. Menurut Setyo, proses hukum yang dilakukan oleh KPK sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan murni bertujuan untuk penegakan hukum.
"Sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum," ujar Setyo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).
Baca Juga:
Setyo juga menjelaskan alasan pemeriksaan Hasto yang berujung pada penahanan. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari melengkapi proses penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Hasto sudah beberapa kali dipanggil dan diperiksa oleh KPK, dan kini proses pendalaman masih dapat dilanjutkan setelah statusnya dalam tahanan.
JAMBI PT Hutama Karya (Persero) mengumumkan akan segera mengoperasikan Jalan Tol BetungTempinoJambi (Betejam) Seksi 3 Segmen Tempi
Nasional
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan siap menindaklanjuti permintaan fatwa dari Center of Economic and Law Studies (Celios)
Politik
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) 2023, Nizar Ali, sebagai saksi dala
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia kerja, Universitas Aufa Ro
Pendidikan
DENPASAR Menyusul bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada 10 September lalu, Polda Bali mengerahkan personelny
Peristiwa
MEDAN Pemakaian behel atau kawat gigi tanpa kontrol rutin dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, bahkan dapat mengganggu d
Kesehatan
MEDAN Pihak berwenang Amerika Serikat masih memburu pelaku penembakan yang menewaskan Charlie Kirk, influencer pendukung Donald Trump, d
Internasional
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan pentingnya mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) sebagai upaya menjag
Pemerintahan
MEDAN Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2025 kembali menjadi solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) d
Ekonomi
MEDAN Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan terjadi penurunan harga beras medium di tingkat konsumen menjadi Rp 13.637 per kilogram
Ekonomi