Pada akhir 2024, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka karena diduga memerintahkan agar KPU segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan PAW, agar Harun Masiku bisa duduk sebagai anggota DPR. Selain itu, Hasto juga diduga melibatkan pengacara Donny Tri Istiqomah untuk melobi Wahyu Setiawan, bahkan memberi suap agar Harun Masiku diterima sebagai anggota DPR dari Dapil I Sumsel.
Baca Juga:
Perintah Melarikan Diri
KPK mengungkapkan bahwa Hasto turut berperan dalam upaya pelarian Harun Masiku. Pada 8 Januari 2020, saat OTT dilakukan, Hasto diduga memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi Hasto, untuk menghubungi Harun Masiku dan menyuruhnya merendam telepon genggamnya serta segera melarikan diri, sehingga Harun Masiku berhasil menghindari penangkapan dan hingga saat ini masih menjadi buron.
Baca Juga:
JAKARTA Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, dijatuhi vonis 16 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakar
Hukum dan Kriminal
deli serdang Tim Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Deli Serdang menyerahkan hasil temuan lapa
Pemerintahan
JAWA BARAT Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada hari ini sekitar pukul 15.24 WIB. Berdasarkan i
Peristiwa
MEDAN Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Sumatera Utara (Sumut) kembali mengalami penurunan pekan ini. Berdasarkan data dari Din
Ekonomi
PENULISDR Usman Lam ReungPresiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan bahwa empat pulau yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Panj
Opini
SEOUL Setelah berjuang selama hampir delapan bulan, Jennie BLACKPINK akhirnya menang dalam gugatan hukum terhadap seorang pria yang mengaku
Entertainment
MUARO JAMBI Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79, Polsek Sungai Bahar menggelar kegiatan Bhakti Sosial Religi y
Nasional
JAKARTA Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyoroti pentingnya peran Polri di tengah masyarakat Indonesia yang
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa saat ini terdapat 194 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilay
Internasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mencabut aturan tentang keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satga
Nasional
