Tangerang, Banten – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memutuskan untuk membatalkan pencabutan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT Cahaya Inti Sentosa (CIS), perusahaan yang terafiliasi dengan Sugianto Kusuma atau Aguan, di wilayah Pagar Laut, Tangerang, Banten. Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut.
Nusron Wahid, pejabat Kementerian ATR/BPN, dalam keterangannya pada Jumat (22/2/2025) menjelaskan bahwa ada dua bidang tanah milik PT CIS yang sebelumnya terindikasi berada di dalam garis pantai, namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan bahwa sebagian besar SHGB milik CIS aman berada di dalam garis pantai. Hanya ada dua bidang tanah yang terletak di luar garis pantai atau masuk wilayah laut, yang kini sedang dikaji lebih lanjut.
"CIS aman di dalam garis pantai mayoritas. Mungkin ada dua itu yang di situ milik CIS yang berada di luar garis pantai atau masuk wilayah laut," ujar Nusron.
Baca Juga:
Sebelumnya, ATR/BPN telah memutuskan untuk tidak mencabut 58 SHGB, termasuk milik Aguan, yang terletak di dalam garis pantai, berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Keputusan ini menambah pembatalan sertifikat di wilayah Pagar Laut yang telah berlangsung. Hingga saat ini, ATR/BPN telah membatalkan total 192 sertifikat tanah di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, termasuk 17 Sertifikat Hak Milik (SHM), dan kini total sertifikat yang dicabut mencapai 209 dari 280 sertifikat yang semula diterbitkan di kawasan tersebut.
LANGKAT Kasus pembacokan yang menimpa seorang personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut oleh bandar narkoba di Dusun III, Desa Pekub
Hukum dan Kriminal
BINJAI Seorang ibu rumah tangga (IRT) menjadi korban pembegalan oleh tiga pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor Vario hitam ta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan komentar terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang
Nasional
BATU BARA Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas guru, khususnya dalam hal mengajar dan mendidik Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin
Pemerintahan
LOMBOK Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ajang balap motor paling bergengsi, Mot
Olahraga
PADANG SIDEMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) melalui Satpol
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melakukan kunjungan ke Ci
Pemerintahan
MEDAN Sidang pembacaan tuntutan dengan terdakwa Doris Fenita Marpaung, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Kota Medan,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan kemarahannya karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak
Nasional
JAKARTA Musisi sekaligus politisi Ahmad Dhani menyatakan siap memenuhi panggilan dari Bareskrim Polri maupun Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD
Entertainment
