Ekonom Kritik Pernyataan Prabowo soal “Warga Desa Tidak Pakai Dolar”: Orangutan Juga Kena Dampaknya, Pak!
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut warga desa tidak terdampak dolar karena tidak menggunakannya secara langsung
EKONOMI
JAKARTA -Komisi XII DPR RI mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk segera memberikan klarifikasi terkait isu pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang mencuat ke publik setelah terungkapnya dugaan korupsi di perusahaan tersebut. Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, menegaskan bahwa klarifikasi ini sangat penting untuk menghindari opini negatif yang berkembang di masyarakat.
Ramson meminta agar klarifikasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada forum-forum rapat di DPR, tetapi juga melalui konferensi pers yang dapat langsung disaksikan oleh publik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak merasa dibohongi dan tidak terbentuknya opini negatif yang berbahaya.
"Saya harap Pertamina memberikan penjelasan terkait rumusan atau formula Pertamax yang dimaksud. Jangan sampai publik merasa dibohongi, karena itu bisa menimbulkan bahaya," kata Ramson dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Pertamina Patra Niaga di Gedung DPR RI, Rabu (26/2/2025).
Ramson juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kepentingan rakyat, termasuk dalam persoalan BBM. Oleh karena itu, ia meminta Pertamina Patra Niaga bertindak cepat agar tidak perlu Presiden Prabowo yang turun tangan memberikan penjelasan kepada publik.
"Jangan sampai Bapak Presiden yang harus mengklarifikasi, Pertamina yang harus klarifikasi langsung soal ini, karena itu bidangnya Pertamina Patra Niaga," tambah Ramson.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Dalam keterangannya, Kejagung menyebutkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga membeli Pertalite dengan harga Pertamax, kemudian mengoplosnya untuk dijadikan Pertamax (Ron 92), yang sebenarnya tidak diperbolehkan.
Kejagung juga menetapkan enam tersangka lainnya terkait dengan dugaan korupsi ini. Para tersangka termasuk Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, serta beberapa pejabat lainnya di PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Navigator Khatulistiwa.
Komisi XII DPR RI berharap agar Pertamina segera memberikan penjelasan lebih lanjut untuk menghindari kebingungannya masyarakat mengenai isu ini.
(km/n14)
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut warga desa tidak terdampak dolar karena tidak menggunakannya secara langsung
EKONOMI
DELI SERDANG Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi meminta aparat kepolisian memberikan perlindungan kepada seorang guru ngaji,
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar miny
EKONOMI
SAMARINDA Keterlibatan aparat kepolisian dalam kasus peredaran gelap narkotika kembali mencuat di Kalimantan Timur. Kali ini, Kepala Sat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhada
EKONOMI
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto meminta publik tidak menilai capaian pemerintah dalam jangka pendek. Menurut dia, dampak dari berbagai
EKONOMI
BATU BARA Ribuan masyarakat memadati Lapangan Indrasakti, Kecamatan Air Putih, pada malam penutupan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ
PEMERINTAHAN
OlehNatalius Pigai.PADA musim panas, el nino mengancam ekosistem dan kehidupan. Pada musim hujan la nina memporakporanda kehidupan. Tsunam
OPINI
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 kembali menjadi salah satu opsi pembiayaan yang banyak diburu pelaku usaha mikro, kec
EKONOMI
BANDA ACEH Dalam perspektif antropologi keagamaan, agama dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sejarah manusia
AGAMA