Jokowi Bakal Safari Politik ke NTT, PDIP: Bawa Ijazah, Tunjukkan ke Masyarakat

JAKARTA – Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan safari politik ke Nusa Tenggara Timur (NTT) usai berkunjung ke Lampung kembali memunculkan polemik mengenai isu ijazah yang selama ini menjadi perhatian publik.

Ketua DPP PDIP yang juga anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT I, Andreas Hugo Pareira, menyarankan agar Jokowi membawa ijazahnya saat melakukan kunjungan ke NTT.

"Sebaiknya kalau ke sana (NTT) bawa dengan ijazahnya, sehingga kalau ditanya, tunjukkan ke masyarakat," kata Andreas, Sabtu (4/7/2026).

Baca Juga:

• Usulan Gaji Kepala Daerah Naik 20 Persen dari PAD Tuai Pro-Kontra, Ini Respons KPK dan Kemendagri

Menurut Andreas, persoalan mengenai ijazah Jokowi telah berlangsung cukup lama dan terus menjadi pembicaraan di tengah masyarakat.

Ia menilai polemik tersebut sebaiknya segera diselesaikan agar tidak terus mengundang spekulasi.

"Karena kasus beliau ini sudah sekian lama, menguras perhatian publik dan secara sosial juga menjadi pertanyaan publik," ujarnya.

Ia mengatakan masyarakat di berbagai daerah, termasuk di NTT, masih mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut.

Karena itu, Andreas berharap Jokowi memenuhi janjinya untuk hadir dalam proses persidangan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Beliau ini ditunggu kehadirannya di PN untuk kasus ijazah. Janjinya mau hadir. Penuhi dulu lah janjinya, agar urusan segera selesai. Karena rakyat di daerah, termasuk di NTT juga bertanya apakah ijazah Jokowi ini benar asli atau palsu," katanya.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memastikan Nusa Tenggara Timur menjadi tujuan berikutnya dalam rangkaian safari politik Jokowi setelah kunjungan ke Lampung.

Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan pemilihan NTT didasarkan pada kedekatan Jokowi dengan masyarakat di wilayah tersebut serta berbagai program pembangunan yang pernah dijalankan selama menjabat sebagai presiden.

"Pak Jokowi cinta NTT, dari semasa menjabat, karya beliau banyak di NTT," ujar Bestari, Kamis (2/7/2026).

Usulan Gaji Kepala Daerah Naik 20 Persen dari PAD Tuai Pro-Kontra, Ini Respons KPK dan Kemendagri

Tiorita Br Surbakti Berpeluang Jadi Bupati Langkat Usai Ondim Ditangkap KPK, Harta Kekayaan Tembus Rp5,18 Miliar

OTT Kepala Daerah Tak Pernah Berhenti

Polda Metro Yakin Praperadilan Roy Suryo Ditolak, Penyidikan Diklaim Sesuai Prosedur

PSI Balas PDIP soal Jokowi Injak Kepala Kerbau, Tegaskan Itu Prosesi Adat Bukan Simbol Politik

Roy Suryo Ajukan Praperadilan Kedua, Gugat Penetapan Tersangka Kasus Ijazah Jokowi